BERKABAR.CO.ID – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perangkat daerah memfokuskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD APBD Tahun Anggaran 2027 pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Edi menyampaikan instruksi tersebut saat membuka Asistensi RKA SKPD APBD TA 2027 di Hotel Orchard Perdana Pontianak pada Selasa 18 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak tetap mengedepankan efisiensi anggaran karena keterbatasan transfer ke daerah.
“Kita harus mengoptimalkan anggaran yang terbatas ini untuk pembangunan Kota Pontianak,” katanya.
Edi memerintahkan perangkat daerah mengkaji ulang program yang berulang tetapi tidak memberikan dampak besar. Ia mengarahkan alokasi anggaran tersebut pada kegiatan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi warga.
“Asistensi penyusunan RKA ini harus membawa perubahan dan kemajuan,” ujarnya.
Baca juga: Duduk Sama Rata, Pejabat dan Warga Pontianak Rayakan Tradisi Robo-Robo
Pemkot Pontianak memfokuskan alokasi anggaran pada infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM. Edi menetapkan sejumlah target pembangunan untuk tahun 2027, yakni menurunkan angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengecilkan rasio gini.
Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan program yang mereka susun memiliki manfaat terukur dan efek pengganda bagi pembangunan kota.
Selain itu, Pemkot Pontianak melanjutkan penataan kota menuju konsep humanis dan berwawasan lingkungan. Pemkot Pontianak memprioritaskan kelanjutan pembangunan waterfront, penataan kawasan kumuh, dan mitigasi bencana. Edi meminta jajaran pemerintah merencanakan program pengendalian banjir dan penanganan kebakaran lahan secara matang sejak awal.
“Mitigasi bencana tahun 2027 harus kita rencanakan secara matang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya penyelesaian penyusunan RKA tepat waktu agar program prioritas segera berjalan. Ia menyoroti kebiasaan lama ketika pelaksanaan belanja modal baru berjalan pada pertengahan tahun. Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak merata.
Oleh karena itu, Edi meminta perangkat daerah segera menyusun tahapan pelaksanaan usai proses asistensi selesai. Ia meyakini langkah percepatan ini membuat program pembangunan berjalan lebih awal, menyerap anggaran secara merata, dan membawa manfaat lebih cepat bagi masyarakat.
“Saya berharap begitu selesai asistensi ini, langsung susun program pelaksanaan supaya bisa dieksekusi tepat waktu,” pungkasnya.***
