BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarprovinsi untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Ia menyampaikan hal itu di sela-sela Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 16 Juli 2026.
Ria Norsan mengatakan bahwa kehadiran pemerintah provinsi dalam forum APPSI menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi intensif antargubernur menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lintas wilayah. Hal ini dimulai dari sektor ekonomi hingga pelayanan publik.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman. Menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Baca juga: Hadiri Gala Dinner APPSI, Ria Norsan Apresiasi NTB sebagai Tuan Rumah
Ia juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kolaborasi melalui APPSI dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di tingkat nasional.
“Tentu kita juga melakukan koordinasi, diskusi, serta pertukaran informasi dengan rekan-rekan dari provinsi lain untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, maupun berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” kata Norsan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai forum APPSI penting sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi bagi para kepala daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan.
“Suasana kebatinannya memang tidak mudah, gempurannya datang dari seluruh penjuru angin,” ucap Bima dalam sambutannya.
Baca juga: Pemprov Kalbar Luncurkan Forum CSR, Gandeng Dunia Usaha Percepat Pembangunan
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah, pemenuhan komitmen janji kampanye, hingga meningkatnya tuntutan dan sorotan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil.
Karena itu, Bima mendorong agar kepala daerah lebih sering membangun ruang interaksi dan bertukar pengalaman.
“Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah saling memberikan inspirasi dan menjadi ruang kontemplasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika pemerintahan. Menurutnya, APPSI menjadi wadah bagi para gubernur untuk berbagi praktik terbaik (best practices), bertukar gagasan, serta merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
“APPSI bukan sekadar forum diskusi, tetapi rumah besar bagi seluruh gubernur untuk saling menguatkan. Melalui koordinasi yang intensif, kita ingin memperkuat posisi tawar daerah sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Baca juga: Kalbar Borong Tiga Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026
Rapat kerja APPSI tahun ini membahas dua agenda utama. Pertama, reformulasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis segmentasi dan rantai pasok (supply chain) untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Kedua, optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan potensi pajak air permukaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan transparan,” tegas Rudy.
Para gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah dari seluruh Indonesia hadir dalam rapat kerja ini. Mereka berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kesamaan visi dan komitmen bersama. APPSI optimistis bahwa pemerintah provinsi dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.***
