BERKABAR.CO.ID – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Daops Manggala Agni pada Senin 24 Agustud 2026. Pemerintah pusat mengerahkan 700 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperkuat operasi udara untuk menekan 28 titik panas tersisa di Kalimantan Barat. Menteri Kehutanan juga mengancam akan menindak tegas siapa pun yang terbukti membakar lahan.
Raja Juli Antoni merilis data dinamis hotspot Kalimantan Barat. Angka hotspot sempat menyentuh puncaknya pada 19 Agustus lalu dengan 824 titik. Berkat kerja sama TNI, Polri, dan Manggala Agni melalui operasi darat dan udara, jumlah tersebut anjlok menjadi hanya 28 titik pada Minggu (23/8) malam.
Untuk mempercepat pemadaman, tim pemadam mengerahkan 7 unit helikopter water bombing. Mereka juga menyiapkan 2 unit helikopter patroli untuk memantau perkembangan karhutla dari udara. Selain itu, upaya ini melibatkan 1 unit pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna memicu hujan di wilayah yang membutuhkan.
Baca juga: Kalbar Sukses Turunkan Angka Karhutla Drastis, Sebaran Titik Panas Bergeser ke Sumatera
Raja Juli menjelaskan bahwa tantangan terbesar berada di lahan gambut. Meskipun petugas memadamkan api di permukaan, asap dari dalam tanah gambut tetap menyembur sehingga membutuhkan proses pendinginan lanjutan.
“Petugas sangat kesulitan memadamkan gambut karena apinya bersembunyi di bawah permukaan dan menghasilkan asap luar biasa. Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal. Pak Presiden sudah memerintahkan penegakan hukum tanpa pilih kasih. Kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindak pidana kehutanan,” tegas Raja Juli.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengarahkan Raja Juli untuk mengunjungi Kalimantan Barat guna memastikan instruksi pemerintah pusat berjalan di lapangan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan akan menugaskan 5.000 ASN ke enam provinsi rawan karhutla. Pemerintah akan menempatkan 2.200 ASN di tiga provinsi Kalimantan, dengan rincian 700 ASN secara khusus bertugas di Kalimantan Barat.
“Saya menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi ini. Saya juga akan mobile untuk bersama-sama gubernur, TNI-Polri, dan masyarakat mengatasi karhutla,” ucapnya.
Baca juga: Karhutla Meluas, BKSDA dan YIARI Evakuasi Orangutan ke Habitat Aman
Di tempat yang sama, Gubernur Ria Norsan menuntut koordinasi intensif mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan. Ia memerintahkan seluruh perangkat daerah meningkatkan patroli terpadu dan verifikasi lapangan.
Norsan juga memperingatkan perusahaan berbasis lahan untuk memenuhi kewajiban mereka. Ia meminta perusahaan menyiapkan sumber daya pemadaman, mengelola tata air gambut, dan membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah usaha sesuai regulasi.
Menghadapi musim kemarau panjang, Norsan mengimbau masyarakat menghentikan tradisi membakar lahan. Ia mengingatkan aturan Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pembuatan sekat bakar dan pengawasan hingga api benar-benar padam. Norsan menilai karhutla bukan sekadar persoalan sektoral, melainkan ancaman serius bagi kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.
Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kubu Raya, perwakilan TNI-Polri, PMI, hingga Masyarakat Peduli Api menghadiri rapat koordinasi tersebut. Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas yang bekerja tanpa lelah di tengah kepulan asap dan keterbatasan akses untuk melindungi masyarakat dan kelestarian lingkungan.***
