Harga TBS Anjlok di Sejumlah Daerah Usai Pengumuman Tata Kelola Ekspor Sawit Baru

Harga TBS dan CPO Turun, POPSI minta pemerintah jaga mekanisme pasar.

BERKABAR.CO.ID – Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyebut harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit mengalami penurunan di sejumlah daerah setelah munculnya pengumuman kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola ekspor sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan penurunan harga TBS langsung dirasakan petani di berbagai wilayah sentra sawit.

Berdasarkan data POPSI, harga TBS di Sumatera Selatan turun dari Rp3.577 per kilogram menjadi Rp2.722 per kilogram. Di Kalimantan Tengah, harga turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di Riau turun dari Rp3.397 menjadi Rp3.070 per kilogram, di Jambi turun dari Rp3.266 menjadi Rp2.944 per kilogram, dan di Sumatera Utara turun dari Rp3.299 menjadi Rp2.899 per kilogram.

“Ketidakpastian memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani,” ujar Darto dalam keterangan resminya pada Jumat 22 Mei 2026.

Baca juga: Ekonomi Kalbar Tumbuh Tertinggi di Kalimantan, Jadi Sorotan di BIRD 2025

Menurut Darto, kondisi tersebut justru lebih banyak merugikan petani sawit karena harga jual hasil panen mengalami penurunan signifikan.

Ia mengungkapkan, harga tender crude palm oil (CPO) mengalami penurunan tajam beberapa hari terakhir, yakni dari sekitar Rp15.300 per kilogram menjadi Rp12.150 per kilogram.

POPSI menilai pelaku usaha saat ini belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga pembagian risiko bisnis melalui PT DSI.

Dalam situasi tersebut, Darto memperkirakan sejumlah perusahaan akan cenderung membeli bahan baku dari grup internal untuk mengurangi risiko usaha. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menekan pabrik kelapa sawit independen yang tidak memiliki fasilitas refinery maupun jaringan ekspor sendiri.

“Pada akhirnya harga TBS petani bisa kembali tertekan bahkan petani berpotensi tidak bisa panen,” katanya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Peluang Kenaikan IHSG Masih Sangat Besar

POPSI juga menegaskan bahwa perdagangan sawit internasional merupakan ekosistem yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi atau dugaan under invoicing.

Darto menambahkan, ekosistem ekspor sawit nasional selama ini dibangun melalui jaringan logistik, storage tank, bulking station, kapal tanker, trading hub, pembiayaan perdagangan, hingga reputasi global pelaku usaha nasional.

“Buyer internasional membeli bukan hanya karena barang tersedia, tetapi karena adanya kepastian pengiriman, kualitas, pembiayaan, manajemen risiko, dan kepercayaan terhadap mitra dagang,” ujarnya.

Karena itu, POPSI memandang pemerintah sebaiknya fokus memperkuat transparansi dan tata kelola tanpa mengganggu mekanisme pasar.

Organisasi tersebut menilai peran PT DSI sebaiknya difokuskan pada pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, dan pengawasan administratif.***