BERKABAR.CO.ID – Memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-9, Pojok Diskusi Kalimantan Barat menggelar dialog publik di sebuah warung kopi di Pontianak pada Senin 3 Juli 2026. Forum ini mengusung tema “Sinergi Pemuda dan Akademisi dalam Mengawal Postur APBD demi Pembangunan Kalimantan Barat”.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan ini seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar Zulfydar Zaidar Mochtar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak Mahardika Sari, dan Kaprodi MBS STITDAR Kubu Raya Dr. (Cand.) Hamidun. Selain itu, perwakilan dari 38 organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kalbar turut berpartisipasi dalam dialog ini.
Baca juga: Anggaran Bapanas 2026 Tertahan! DPR Setujui Pagu Rp233,3 Miliar Tanpa Tambahan
Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar Markori menyatakan, forum ini sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan. Ia menjelaskan Kalbar masih menghadapi tantangan besar berupa luasnya wilayah, kondisi geografis, dan kebutuhan infrastruktur.
“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar sekaligus posisi strategis sebagai daerah perbatasan. Karena itu, kami memperjuangkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat agar pembangunan berlangsung cepat dan manfaatnya merata bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain mendorong peningkatan dana transfer, para narasumber menekankan tiga poin penting. Mereka meminta pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengefektifkan belanja daerah, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Para peserta menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Peserta menyampaikan berbagai masukan secara interaktif selama dialog berlangsung. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk membantu pemerintah daerah dan pusat merumuskan kebijakan fiskal. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Menutup kegiatan, Pojok Diskusi Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang dialog independen, edukatif, dan konstruktif. Mereka berjanji terus mengawal kebijakan pembangunan melalui kolaborasi berbagai pihak.***
