BERKABAR.CO.ID – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Solidaritas Driver Truk Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Alianyang, Kubu Raya, Kamis 26 Juni 2025.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut kemudahan akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kalimantan Barat.
Koordinator aksi, Mulyono atau yang juga dikenal dengan nama Mulwarok menyampaikan aksi hari ini membawa dua tuntutan utama.
Pertama, mereka menyoroti Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Loading (RUU ODOL) dan yang kedua adalah persoalan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di lapangan.
“Untuk RUU ODOL, kami mendapat kabar baik bahwa pembahasannya ditunda sampai tahun 2027. Bahkan, akan ada revisi agar aturan ini tidak memberatkan para pengemudi,” ucapnya, Kamis 26 Juni 2025 siang.
Baca Juga : GMNI Kalbar Solid Dukung Kongres Nasional XXII di Bandung, Tolak Intervensi Politik
Ia menambahkan atas penundaan RUU tersebut memberi rasa lega bagi para sopir yang selama ini merasa tertekan karena harus bermain kucing-kucingan dengan pihak kepolisian di jalan.
Namun menurutnya, perhatian utama aksi hari ini adalah sulitnya pengemudi truk mengakses BBM subsidi.
Ia mengungkapkan para sopir kerap harus menginap di SPBU hanya untuk mendapatkan jatah BBM, namun dengan batas maksimal 80 liter.
Padahal, kebutuhan bahan bakar untuk satu kali perjalanan rata-rata mencapai 100 – 200 liter untuk sekali jalan.
Baca Juga : Pendaftaran Resmi Ditutup, H Baharudin Calon Tunggal Ketua DPD REI Kalbar
Sehingga menyebabkan, para pengemudi harus menghabiskan waktu 4 – 5 hari perjalanan pulang pergi dari daerah ke Pontianak atau sebaliknya.
“Namun dengan catatan harganya lebih mahal dari HET Pertamina rata-rata. Kadang kalau dijatah HET 50 liter itu harga normal, dan sisanya harus dibeli dengan harga tinggi, bahkan diatas Rp8.000 per liter,” ungkapnya.
Sementara itu, koordinator aksi lainnya, Muhammad Ali Jenggot menyampaikan kesulitannya mendapatkan BBM subsidi yang dialami sopir truk di seluruh wilayah Kalbar, baik di kota maupun kabupaten.
Baca Juga : Adu Mulut Warnai Relokasi PKL di Kawasan Kampus Untan Pontianak
“Akibatnya, proses distribusi barang seperti sembako dan bahan bangunan mengalami keterlambatan karena waktu antre yang lama di SPBU,” tegasnya.
Ali bersyukur aksi hari ini mendapatkan titik terang, karena Sekda Kalbar, Harisson datang langsung menemui masa aksi.
Pada kesempatan tersebut, menurutnya, Sekda akan menyelesaikan tuntutan para supir dalam waktu satu bulan.
“Jika dalam waktu yang dijanjikan belum ada perubahan nyata, para supir truk akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” ungkapnya.
Baca Juga : BPC HIPMI Bengkayang Merasa Diboikot, Soroti Ketidakterbukaan BPD HIPMI Kalbar dalam Proses Organisasi
Terakhir ia berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan tersebut agar distribusi barang tidak terus terganggu dan kesejahteraan sebagai pengemudi bisa lebih diperhatikan. *** Zul
