BERKABAR.CO.ID – Adu mulut warnai relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan kampus Universitas Tanjungpura (Untan) tepatnya di Jalan M. Isja, Kota Pontianak, Minggu 2 Juni 2025 sore.
Adu mulut ini terjadi ketika beberapa PKL yang tidak terima tempat dagangannya dipindahkan dari lokasi tempat mereka biasa berjualan
Perwakilan dari Koperasi Matdani Borneo, Agus Teno mengatakan penolakan sebagian PKL ini diduga karena adanya provokasi dari beberapa oknum yang selama ini menerima setoran dari aktivitas pedagang di lokasi tersebut.
“Awalnya mereka ini kan berjualan secara liar. Sekarang kita ingin menata agar PKL bisa tertib, dan kami ingin menjadikan kawasan UMKM Untan seperti Malioboro, yaitu pusat UMKM yang teratur dan terpusat di satu lokasi,” ucapnya, Senin 2 Juni 2025.
Baca Juga : Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Kelola Lingkungan Dengan Baik
Menurut Agus, relokasi ini dilakukan agar keberadaan pedagang tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar kampus.
Pihaknya sudah menyediakan tempat baru yang tidak jauh dari taman di kawasan tersebut dan telah ditata dengan baik.
Sebelumnya kesepakatan relokasi juga telah dilakukan. Namun masih ada pedagang yang tidak mau pindah.
“Rencananya area tersebut juga akan ditutup sementara untuk pengerjaan taman. Kalau masih ada pedagang di sana, tentu pengerjaan tidak bisa dilakukan,” ungkapnya.
Baca Juga : Menteri Maman Dorong Pedagang Tradisional Bertransformasi ke Pasar Digital
Sementara itu, salah seorang PKL, Titin Sumarni menilai kebijakan koperasi tidak adil dan merugikan sebagian besar PKL.
Sebelumnya ada 106 lapak yang didata, namun hanya 60 unit yang disediakan dan banyak diisi PKL baru. Sementara 46 PKL lainnya dipindahkan ke Jalan Daya Nasional.
Tak hanya itu, menurutnya lokasi relokasi juga terlalu sempit dan tidak layak untuk berjualan.
Ia mengaku tidak pernah tanda tangan atau menyetujui relokasi. Tapi tiba-tiba dimasukkan ke tempat tersebut.
“Awalnya PKL dijanjikan yang telah lama jualan dan warga sekitar akan diutamakan, tapi kenyataannya malah orang dari luar yang mendapat lapak,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Minta Pedagang Hewan Kurban Patuhi Aturan
Keluhan serupa disampaikan oleh PKL lainnya, Novita Mirza menuturkan biaya lapak yang disediakan koperasi sangat mahal. Jika dikalkulasikan pedagang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,5 juta dalam satu bulan.
“Setidaknya kami harus siapkan Rp50 ribu setiap hari. Tapi saat hujan, kami tidak bisa berjualan dan otomatis tidak dapat penghasilan. Padahal modal sudah keluar sampai Rp 500 ribu,” tuturnya.
Padahal sebelumnya para pedagang tidak pernah dikenai biaya sewa karena memahami bahwa lahan yang digunakan merupakan milik Untan.
“Namun memang ada oknum yang tetap melakukan pungutan liar kepada sebagian PKL,” tuturnya.
Ia berharap masih bisa tetap berjualan di lokasi Jalan M. Isja dengan mengikuti kemauan Rektor Untan saat di demo oleh mahasiswa.
Baca Juga : Polda Metro Jaya Amankan Aksi Premanisme Penguasaan Lahan Ilegal Milik BMKG
“Dengan syarat dikemas rapi tanpa ada yang ditinggalkan. Karena pihak rektorat masih mau berkomunikasi bersama masyarakat untuk menemukan formulasi yang tepat untuk PKL,” tutupnya. ***
