BERKABAR.CO.ID – Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkayang terhadap Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalimantan Barat (Kalbar).
Pasalnya, permohonan resmi pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah diajukan sejak Desember 2024 tak kunjung mendapat respons.
Bahkan, BPD HIPMI Kalbar disebut sebut menyampaikan kepada BPP bahwa Bengkayang tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.
Salah satu pengurus BPC HIPMI Bengkayang, Almizan PH mengatakan, pihaknya telah mengajukan muscab secara resmi sejak tahun lalu. Namun tidak ada balasan atau tindak lanjut dari BPD HIPMI Kalbar.
“Lebih parahnya, kami justru mendengar bahwa mereka mengklaim ke BPP bahwa tidak ada pengajuan dari kami. Ini jelas mencurigakan dan mengindikasikan adanya boikot,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa 20 Mei 2025.
Baca Juga : Ridho Awali Kepemimpinan di HIPMI Kalbar dengan Komitmen Inklusif dan Kolaboratif
Ia menilai hal ini sebagai bentuk nyata dari ketidakterbukaan dan ketidakdemokratisan dalam tubuh BPD HIPMI Kalbar.
Dalam struktur organisasi yang seharusnya menjunjung asas transparansi dan partisipasi, tindakan seperti ini justru mencederai semangat kolektif para pengusaha muda di daerah.
“Kami merasa dikucilkan. Seharusnya organisasi ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan jaringan, bukan malah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Baca Juga : 14 BPC Tuntut Profesionalisme Panitia dan Kejelasan Kelanjutan Musda HIPMI Kalbar
Pihaknya juga mengaitkan perlakuan yang mereka alami dengan kontroversi Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Kalbar yang digelar 17 Mei 2025 lalu di Pontianak.
Dalam Musda tersebut, penetapan Ketua Umum HIPMI Kalbar dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan banyak unsur BPC.
Peristiwa itu kini menuai gelombang protes dari BPC se-Kalbar.
“Jika cara-cara seperti ini terus dibiarkan, masa depan HIPMI Kalbar akan suram,” katanya.
Baca Juga : Insiden Kericuhan Warnai Musda Hipmi XVI Kalbar, Pleno Sempat Dihentikan Sementara
BPC HIPMI Bengkayang mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk segera turun tangan dalam meninjau ulang kepengurusan BPD HIPMI Kalbar.
“Ambil alih penyelesaian konflik internal organisasi demi menjamin keadilan dan keterwakilan semua BPC di Kalimantan Barat,” tutupnya. *** Zul
