BERKABAR.CO.ID – Bupati Landak Karolin Margret Natasa membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 di Aula RSUD Landak, pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Karolin menegaskan operasional RSUD merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik, bukan institusi pencari keuntungan.
Karolin menjelaskan bahwa pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memberikan tekanan terhadap pembiayaan rumah sakit. Tingginya biaya operasional medis membuat RSUD terus merugi. Meski mengalami defisit, Pemkab Landak berkomitmen menopang operasional rumah sakit melalui subsidi APBD.
“Pelayanan rumah sakit ini merupakan public service obligation dari pemerintah daerah. RSUD ini enggak pernah untung dan tekor terus. Kita enggak cari untung di rumah sakit ini, tetapi kita menjalankan kewajiban pemerintah daerah,” ujar Karolin.
Ia meminta seluruh jajaran manajemen dan tenaga kesehatan mengatasi keterbatasan anggaran secara kreatif.
“Dari sisi anggaran mungkin kita enggak punya uang, tetapi saya punya manusia di sini yang punya otak dan punya otot. Kalian bisa mikir dan bisa kerja. Kalau anggaran pembangunan terbatas, manfaatkan SDM di sini agar pelayanan semakin baik,” tegasnya.
Selain mendorong efisiensi, Karolin mengingatkan jajaran RSUD Landak untuk menjaga kepatuhan struktural. Ia meminta rumah sakit membangun kolaborasi baik dengan Dinas Kesehatan.
“Jangan bawa ego masing-masing instansi. Jangan merasa tidak boleh dicampuri oleh dinas. Lihat SOTK, lihat struktur organisasi, dan lihat jalur komando. Jangan offside,” kata Karolin.
Di sisi lain, Karolin memaparkan sejumlah kemajuan fasilitas kesehatan di RSUD Landak. Pihaknya kini mengoperasikan unit cuci darah yang melayani belasan pasien rutin. Pemkab juga merencanakan penambahan ruang cath lab jantung dan layanan kemoterapi. Selain itu, RSUD terus mengirimkan dokter spesialis dan subspesialis untuk melanjutkan pendidikan.
Baca juga :Bupati Karolin Sebut PT Wilmar dan PT Djarum Tak Miliki Izin HGU di Landak
Sementara itu, Direktur RSUD Landak dr. Albertus Geovani menyampaikan bahwa pihaknya menggelar FKP sebagai ruang komunikasi untuk menjaring aspirasi dan kritik masyarakat.
“Kita menyediakan ruang partisipasi antara rumah sakit dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” tutur dr. Albertus.
Ia menjamin pihaknya akan menganalisis setiap masukan secara komprehensif sebagai bahan penyusunan rencana perbaikan mutu layanan.
“Kami berkomitmen menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang profesional, transparan, responsif, humanis, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien,” imbuh Albertus.
Kegiatan FKP ini menghadirkan jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, sejumlah kepala OPD, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.(wan)
