BERKABAR.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menegaskan bahwa untuk mencapai reformasi Polri yang sesungguhnya, Presiden Prabowo Subianto harus fokus pada sembilan masalah mendasar yang selama ini menggerogoti institusi kepolisian.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, kesembilan masalah ini harus segera dibenahi jika Presiden Prabowo serius ingin memperbaiki Polri.
Isnur mengungkapkan bahwa tanpa menangani masalah ini secara langsung, reformasi Polri hanya akan menjadi gimik belaka.
Baca Juga : Putusan MK Soal Pemilu Dua Tahap, MPR: Momentum Evaluasi Sistem Demokrasi dan Reformasi Konstitusi
Ia merinci sembilan masalah utama yang harus menjadi prioritas perbaikan dalam tubuh Polri:
- Tidak Ada Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan Independen
Polri masih mengakar dengan praktik impunitas yang merugikan citra institusi.
- Sistem Pendidikan Polri yang Memperkuat Kekerasan
Budaya kekerasan, brutalitas, dan korupsi harus segera dihentikan dalam proses pendidikan anggota Polri.
- Tata Kelola Organisasi dan Anggaran yang Tidak Transparan
Polri perlu menyelaraskan anggaran dan pengelolaannya dengan prinsip good governance.
Baca Juga : Bukan Rusia, Kini China Jadi Lawan Berat Amerika di Luar Angkasa
- Kepegawaian Polri yang Tidak Berbasis Meritokrasi
Rekrutmen, mutasi, hingga promosi yang tidak berbasis pada merit perlu diperbaiki.
- Tugas Polri yang Terlalu Luas dan Tidak Proporsional
Polri harus memiliki kewenangan yang lebih terbatas, tidak perlu lagi terlibat dalam hal-hal yang melampaui kapasitas mereka.
- Brimob yang Tidak Relevan dalam Konteks Kepolisian Sipil
Brimob sering menggunakan kekuatan berlebihan, terutama dalam aksi massa, yang harus dihentikan.
Baca Juga : Bantah Tudingan Presiden Prabowo, Ketua PBNU Savic Ali : Aksi Massa Bukan Makar
- Minimnya Komitmen terhadap HAM
Polri harus lebih menghargai dan melindungi hak asasi manusia.
- Penegakan Hukum yang Tidak Adil dan Tebang Pilih
Praktik underdelay dan tindakan koruptif harus segera diatasi.
- Keterlibatan dalam Bisnis dan Politik
Polri harus fokus pada tugas utama mereka, melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan terlibat dalam bisnis atau politik kekuasaan.
Baca Juga : DPR RI Gelar Rapat Darurat Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat
Isnur menegaskan bahwa tanpa tim independen yang memiliki integritas tinggi, reformasi Polri tidak akan menyentuh akar masalah yang ada.
“Jika tim hanya diisi oleh orang dalam Polri atau mereka yang memiliki konflik kepentingan, hasilnya akan tumpul. Yang dibutuhkan adalah tim independen yang berintegritas,” tambahnya.
Perwakilan lain dari koalisi, Alvin, menekankan bahwa reformasi Polri harus menjawab kebutuhan masyarakat akan kepolisian yang humanis dan berpihak pada rakyat.
Ia juga mengkritik lemahnya komitmen Polri terhadap penghormatan hak asasi manusia, dengan menyebutkan tindakan represif yang terjadi pada demonstrasi Agustus lalu.
Baca Juga : Koalisi Aktivis Kalbar Minta Kapolri Dicopot dan Amandemen UU Polri
Alvin juga menyoroti berbagai praktik koruptif dan diskriminatif di tubuh Polri, termasuk pelepasan pelaku pencurian motor di Cikarang dan pungutan liar di Medan.
“Keterlibatan polisi dalam bisnis dan politik menggerus profesionalisme mereka. Polisi seharusnya melindungi masyarakat, bukan menambah praktik buruk,” tegas Alvin. ***
