BERKABAR.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 26 ribu unit rumah subsidi di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 29 September 2025.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta dua penerima manfaat program—seorang tukang tambal ban dan pengemudi ojek online.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari beragam profesi, mulai dari asisten rumah tangga, tukang becak, guru, perawat, petani, hingga anggota TNI dan Polri.
Baca Juga : Eks PPK Balai Perumahan Kalbar Terseret Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rp2,3 Miliar
“Sektor perumahan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah rakyat sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada MBR.
Ia menyebut target tersebut ambisius, namun harus dikejar dengan kerja keras dan semangat tinggi, sebagaimana pesan Bung Karno agar bangsa Indonesia selalu menggantungkan cita-cita setinggi langit.
Program FLPP tahun ini mencatat rekor baru dengan peningkatan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit—angka tertinggi sejak program ini diluncurkan. Pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan bagi MBR, di antaranya:
- Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
Dalam akad massal kali ini, total 25.000 unit rumah ikut serta. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di lokasi acara, sementara 24.800 lainnya mengikuti secara daring dari 90 titik perumahan di 30 provinsi seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap program KPR Sejahtera FLPP tidak hanya memberi akses hunian layak dan terjangkau, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi dan sosial berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. ***
