BERKABAR.CO.ID – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga awal Agustus 2025.
Dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pontianak, Sabtu 2 Agustus 2025, Menteri Hanif menegaskan bahwa solusi pengendalian karhutla harus bersifat permanen dengan mengedepankan upaya pencegahan.
Ia juga meminta semua pihak bekerja terintegrasi untuk mencegah bencana asap yang terus berulang.
“Keterpaduan, sinergi, dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan pengendalian karhutla,” tegasnya.
Baca Juga : Enam Perusahaan Disegel, Puluhan Terancam Diproses Hukum Akibat Karhutla
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2025, Kalbar mencatat 1.500 titik panas dan 258 kejadian karhutla yang membakar sedikitnya 989 hektare lahan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memburuk mengingat puncak musim kemarau masih berlangsung hingga akhir Agustus.
Hanif meminta Gubernur Kalbar selaku Komandan Satgas Karhutla bersama Forkopimda memperkuat pemadaman serta penegakan hukum kepada pelaku pembakaran, termasuk perusahaan.
“Berikan sanksi tegas terhadap individu maupun badan usaha yang terbukti melakukan pembakaran,” ujar Hanif.
Baca Juga : Pusat Siap Turun Tangan Jika Kalbar Gagal Kendalikan Karhutla
Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hanya diperbolehkan dalam skala terbatas sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan kearifan lokal masyarakat adat, serta harus diawasi secara ketat, terutama di musim kemarau.
Untuk mengantisipasi karhutla skala besar, Menteri Hanif memerintahkan upaya konkret seperti pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, pengawasan perladangan berbasis kearifan lokal, hingga pelibatan akademisi dalam mencari metode pembukaan lahan tanpa bakar yang ramah lingkungan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi sejumlah perusahaan swasta dan instansi yang telah menerjunkan tim dan peralatan pemadaman, seperti GAPKI Kalbar, PT Sintang Raya, PT Mitra Aneka Rejeki, PT Graha Agro Nusantara, hingga PT Pertamina Patra Niaga dan PT PLN Kalbar.
Baca Juga : Polres Kubu Raya Dukung Penuh Status Karhutla Jadi Tanggap Darurat
“Pencegahan tetap lebih murah dan lebih efektif dibanding pemadaman, apalagi jika sudah menyasar lahan gambut,” tambahnya.
Terakhir, Hanif juga menyerukan pentingnya deteksi dini dan sistem peringatan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, pelaku usaha, serta masyarakat tingkat desa. Hal ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020 sebagai dasar strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional. *** REH
