BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyampaikan komitmen tersebut saat memimpin Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Balai Petitih pada Kamis 2 Juli 2026.
Forum ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan langkah pembangunan manusia di Kalbar.
Ria Norsan mengapresiasi tren positif IPM Kalbar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat IPM Kalbar menembus angka 72,09 atau naik dari 71,19 pada tahun sebelumnya. Capaian ini mengkategorikan Kalbar dalam status IPM Tinggi.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Norsan.
Baca juga: Gubernur Norsan Tekankan Peran Lurah Dorong Birokrasi Adaptif dan Pelayanan Publik
Ia menekankan bahwa peningkatan IPM harus berdampak nyata, bukan sekadar angka statistik.
“Saya ingin peningkatan IPM benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan,” tegasnya.
Pemprov Kalbar fokus memperkuat tiga dimensi IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di sektor pendidikan, Pemprov menggelar program internet gratis untuk sekolah, mengembangkan Sekolah Unggul Garuda, serta menggiatkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
“Tidak boleh ada anak Kalbar putus sekolah karena alasan ekonomi. Subsidi SPP, internet gratis, hingga Desa SAKTI kita dorong agar anak mendapat hak pendidikan yang sama,” katanya.
Di bidang kesehatan, Pemprov membangun lima rumah sakit regional, memperluas layanan Universal Health Coverage (UHC), dan mempercepat penurunan stunting. Upaya ini berhasil menaikkan Umur Harapan Hidup (UHH) Kalbar sebesar 0,34 tahun atau tumbuh 0,46 persen.
Baca juga: Gubernur Norsan Suarakan Pemekaran Kapuas Raya di Hadapan Komisi II DPR RI
Sementara itu, untuk meningkatkan standar hidup layak, Pemprov mengendalikan inflasi, menggelar pasar murah, memasang listrik gratis bagi keluarga miskin, merehabilitasi rumah tidak layak huni, dan memberdayakan UMKM.
“Pembangunan manusia harus diawali masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, pengurangan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan terpadu,” ungkap Ria Norsan.
Ia meminta Satgas IPM menjadi motor penggerak yang bekerja kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah harus menyusun rencana aksi dan sistem evaluasi yang jelas.
“Saya mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalbar terus meningkat,” tutupnya.
Menurut Kepala BPS Kalbar Muhammad Saichudin, laju peningkatan IPM Kalbar melampaui rata-rata nasional, tetapi nilai IPM Kalbar masih berada di posisi terbawah di Pulau Kalimantan.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalbar sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kalbar Targetkan 1,2 Juta Pekerja Terlindungi pada 2026
Saichudin menjelaskan, percepatan IPM harus fokus pada penurunan stunting, peningkatan usia harapan hidup, serta kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Ia juga menekankan integrasi data antarinstansi sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung penyediaan data yang valid, termasuk melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi saat ini, agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran,” pungkasnya.
Forum ini menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, rektor perguruan tinggi, hingga perwakilan dunia usaha. Seluruh peserta berkomitmen menyusun langkah konkret untuk mempercepat peningkatan IPM Kalbar.(***)
