BERKABAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tahun 2026.
Wagub Krisantus Kurniawan, mengatakan target UCJ Kalbar tahun 2026 sebesar 45,58 persen atau setara 1,2 juta pekerja terlindungi. Namun hingga April 2026, cakupan kepesertaan baru mencapai 27,68 persen atau 720.877 pekerja.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko beserta jajaran di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Jumat 22 Mei 2026.
Menurut Krisantus, masih terdapat sekitar 1,88 juta pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi terkait untuk memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja rentan.
Pemprov Kalbar menargetkan jumlah peserta mencapai 1.201.040 pekerja pada Triwulan IV tahun 2026.
“Ini membutuhkan kerja ekstra dan sinergi yang solid dari seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, badan usaha, hingga pemerintah kabupaten/kota,” ujar Krisantus.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan dukungan APBD serta memperkuat pengawasan melalui Tim Optimalisasi Peningkatan UCJ yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Kalbar.
Baca juga: Wagub Krisantus Sebut Gelar Adat Mengandung Tanggung Jawab Moral
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko, menyebutkan Kalbar membutuhkan tambahan sekitar 165 ribu peserta baru setiap bulan agar target akhir tahun 2026 dapat tercapai.
Ia menyampaikan, berdasarkan monitoring dan evaluasi per Mei 2026, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalbar hingga April 2026 baru mencapai 27,68 persen atau 720.877 pekerja terlindungi.
“Masih ada sekitar 1.883.619 pekerja atau 72,32 persen yang belum terlindungi. Karena itu, diperlukan roadmap percepatan yang agresif sepanjang tahun 2026,” ujarnya.
Dalam roadmap tersebut, target kepesertaan ditetapkan meningkat bertahap, yakni Triwulan II sebesar 33,05 persen atau 870.872 pekerja, Triwulan III sebesar 39,31 persen atau 1.035.824 pekerja, dan Triwulan IV mencapai 45,58 persen atau 1.201.040 pekerja terlindungi.***
