BERKABAR.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Erma Susanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi tambak yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petambak tradisional yang tersebar di wilayah pesisir Jawa Timur.
“Revitalisasi tambak bukan sekadar soal perbaikan infrastruktur, tapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita yang rusak dan tidak lagi produktif,” ujar Erma, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur.
76.000 Hektare Tambak Tradisional Butuh Sentuhan Modern
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.
Baca Juga : KKP Gagalkan Penyelundupan 1.950 Telur Penyu Ilegal Tanpa Identitas di Sambas
Lebih dari 60 persen di antaranya merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun, khususnya untuk komoditas udang vaname dan bandeng.
Erma menekankan bahwa program revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, seperti:
- Perbaikan tata air
- Penyediaan benih unggul
- Akses terhadap pakan berkualitas
- Pelatihan budidaya tambak modern
Waspadai Penguasaan Tambak oleh Korporasi Besar
Erma juga mengingatkan agar program ini tidak justru membuka ruang bagi investor besar untuk mengambil alih tambak rakyat.
Baca Juga : Polisi Tangkap Dua Pelaku Pencurian Telur Penyu di Kawasan Konservasi Paloh, Sambas
Menurutnya, petambak kecil harus menjadi subjek utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Petambak jangan hanya menjadi penonton. Pemerintah harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membuka jalan bagi penguasaan lahan oleh korporasi besar,” tegasnya.
KKP Targetkan 78.000 Hektare Tambak, Jatim Didorong Jadi Prioritas
Secara nasional, KKP menargetkan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangkrak di wilayah Pantura. Target awal dimulai dengan 13.000 hektare pada tahun 2025, mencakup 28 kabupaten/kota di empat provinsi dan ditargetkan rampung pada 2029.
Baca Juga : Tinggalkan Cara Manual, Pelayanan Surat Izin Angkut Ikan Kini Digital
Namun pelaksanaannya menghadapi kendala seperti:
- Sampah di pesisir
- Abrasi dan pendangkalan
- Belum tersedianya IPAL dan tandon air bersih
Erma mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif berkoordinasi dengan KKP agar wilayahnya masuk dalam prioritas nasional.
Ia optimistis, jika tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.
“Jika produktivitas meningkat, otomatis penghasilan petambak juga naik. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Baca Juga : Terlibat Jaringan Penyelundupan Telur Penyu Internasional, Oknum TNI Ditangkap di Kalbar
DPRD Jatim Akan Kawal Program Revitalisasi Tambak
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi B DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar benar-benar memberi manfaat langsung bagi petambak. Erma juga menekankan pentingnya:
- Akses pembiayaan
- Pendampingan usaha
- Jaminan pasar untuk hasil budidaya tambak
“Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya yang bagus, tapi juga petaninya yang sejahtera,” pungkas Erma. ***
