BERKABAR.CO.ID – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam di Doha, Qatar, pada Senin, 15 September 2025.
“Indonesia menyatakan solidaritasnya dengan Qatar dan menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan teguh terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Sugiono dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun resmi X @Menlu_RI.
KTT Darurat tersebut digelar sebagai respons terhadap ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah, terutama setelah serangan Israel ke ibu kota Qatar, Doha, pada 9 September 2025.
Baca Juga : Gaza City Kembali Membara: Ribuan Warga Palestina Terpaksa Mengungsi di Tengah Serangan Udara Israel
Pertemuan ini membahas rancangan resolusi bersama untuk menanggapi agresi militer yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam mengedepankan perdamaian dunia dan penegakan hukum internasional. Indonesia juga mengajak PBB untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap agresi Israel.
“Indonesia mengecam agresi ini dan kembali mengulangi seruannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan tegas menghentikan agresi Israel dan menjamin akuntabilitas,” tulis @Kemlu_RI dalam pernyataan resminya.
Baca Juga : Wali Kota Hebron Palestina Ditangkap, MUI Sebut Israel Langgar HAM Internasional
Partisipasi Indonesia dalam KTT Darurat ini juga merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Prabowo ke Doha pada 12 September 2025, di mana ia secara langsung menyampaikan solidaritas kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.
Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi eskalasi regional, terutama yang terkait dengan konflik dan agresi militer.
“Serangan ke Qatar adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Ini tidak hanya mengancam kedaulatan sebuah negara, tetapi juga mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegas Kemlu RI.
Indonesia konsisten dalam menyuarakan hak-hak Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI, Indonesia selalu mendesak penyelesaian damai berdasarkan prinsip dua negara dan penghormatan terhadap hukum internasional. ***
