BERKABAR.CO.ID – Puluhan ribu orang memadati Sydney Harbour Bridge pada Minggu, 3 Agustus 2025, dalam aksi solidaritas bertajuk March for Humanity untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza.
Meskipun sempat hampir dibatalkan, aksi ini akhirnya disetujui oleh Mahkamah Agung New South Wales (NSW) hanya sehari sebelum pelaksanaan.
Aksi damai ini menjadi sorotan karena merupakan penutupan pertama Sydney Harbour Bridge untuk demonstrasi publik sejak World Pride 2023 yang diikuti sekitar 50.000 peserta. Penyelenggara menyebut momen ini sebagai sebuah peristiwa “bersejarah”.
Massa tetap berdatangan meskipun hujan deras mengguyur. Para peserta membawa poster, spanduk, dan meneriakkan yel-yel seperti “Shame shame Israel, shame shame USA!” dan “What do we want? Ceasefire! When do we want it? Now!” yang menggema di sepanjang jembatan ikonik tersebut.
Baca Juga : Ini Jumlah Korban Agresi Israel Terhadap Palestina Sejak Oktober 2023 Hingga Sekarang
Tokoh Publik Ikut Turun ke Jalan
Sejumlah tokoh publik turut hadir dalam aksi ini, antara lain pendiri WikiLeaks Julian Assange, anggota parlemen federal Ed Husic, serta mantan Perdana Menteri NSW Bob Carr.
Mereka bergabung bersama ribuan warga Australia yang menyerukan gencatan senjata dan penghentian kekerasan di Gaza.
Peserta aksi datang dari berbagai kalangan, termasuk keluarga dan anak-anak. Alec Beville, salah satu peserta yang datang bersama anaknya, mengatakan bahwa dampak konflik di Gaza terasa hingga ke Australia.
“Kita seharusnya bisa lebih membantu, setidaknya mengirimkan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.
Zara Williams, peserta lainnya, mengaku kecewa karena pemerintah Australia belum menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
Baca Juga : Komunitas Pecinta Alquran Gelar Aksi Solidaritas Untuk Palestina
“Kita tidak bisa diam melihat satu populasi yang sistematis dibiarkan kelaparan,” katanya.
Polisi Awalnya Tolak Izin, Mahkamah Agung Turun Tangan
Aksi ini digelar oleh Palestine Action Group sebagai tanggapan atas kekejaman yang mereka sebut terjadi di Gaza.
Sebelumnya, Kepolisian NSW menolak permohonan izin aksi dengan alasan keterbatasan waktu untuk pengamanan dan potensi risiko keselamatan publik.
Namun dalam sidang darurat, Hakim Belinda Rigg dari Mahkamah Agung NSW menyatakan bahwa urgensi kemanusiaan di Gaza memerlukan respons segera.
Ia menilai pelarangan aksi tidak akan meningkatkan keselamatan publik dan memutuskan untuk mengizinkan demonstrasi, sekaligus memerintahkan penutupan jembatan dan sejumlah ruas jalan.
Baca Juga : Langka! Warga Korea Utara Nekat Lintasi DMZ, Diduga Membelot ke Korea Selatan
Keputusan tersebut memastikan perlindungan hukum bagi peserta aksi berdasarkan Summary Offences Act, sehingga mereka tidak akan dikenakan sanksi hukum karena melakukan pertemuan umum atau mengganggu lalu lintas.
Gangguan Lalu Lintas dan Respons Publik
Meskipun polisi belum merilis estimasi resmi jumlah peserta, aksi ini menyebabkan kemacetan parah dan gangguan transportasi umum di sejumlah titik di Sydney. Transport for NSW sebelumnya telah memperingatkan warga untuk menghindari pusat kota selama aksi berlangsung.
Sementara itu, Dewan Yahudi NSW menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Mahkamah Agung melalui pernyataan di akun Instagram resmi mereka.
Tekanan untuk Akui Negara Palestina Meningkat
Tekanan terhadap Pemerintah Australia untuk mengakui negara Palestina terus meningkat, terutama setelah Prancis, Kanada, dan Inggris menyatakan dukungan bersyarat menjelang Sidang Umum PBB pada September 2025.
Baca Juga : Masyarakat Diminta Waspada Munculnya Gerakan Pro Zionis di Indonesia
Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa pemerintah belum akan mengambil keputusan terkait pengakuan Palestina sebelum syarat keamanan yang “berkelanjutan” bagi Israel terpenuhi. Ia menegaskan bahwa Australia tidak akan terpengaruh oleh tekanan internasional. ***
