Pemerintah Salurkan 360 Ribu Ton Beras Bansos Sepanjang Juli 2025, Mentan: Bukti Negara Hadir untuk Rakyat

Ilustrasi beras

BERKABAR.CO.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton beras bantuan sosial (bansos) sepanjang bulan Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari perlindungan sosial untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia.

“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta.

SPHP: Stabilitas Harga dan Benteng dari Mafia Pangan

Selain penyaluran bansos, pemerintah juga terus menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau.

Amran menekankan bahwa program SPHP harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Baca Juga : Satgas Pangan Polri Periksa Empat Produsen Beras Terkait Dugaan Pelanggaran Mutu dan Takaran

“Bansos sudah langsung ke rakyat. Tapi SPHP harus diawasi ketat. Bulog jangan lengah. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan mafia pangan. Harus ada penindakan tegas,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul investigasi dari Satgas Pangan Bareskrim Polri, yang menemukan sejumlah pelanggaran oleh produsen beras terkait standar mutu dan takaran.

Amran juga menegaskan bahwa SPHP bukan sekadar program pasokan tambahan, melainkan benteng dari praktik curang di sektor pangan. Oleh karena itu, distribusinya harus tepat sasaran dan berintegritas.

Penyaluran Melalui Berbagai Saluran

Program SPHP dijalankan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG, melalui berbagai jalur distribusi seperti pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, dan Gerakan Pangan Murah.

Baca Juga : Produksi Beras Nasional Ditargetkan 33,8 Juta Ton di Tahun 2026

Beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dan dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Ini bukan soal jumlah, tapi soal keadilan distribusi. Kalau tak tepat sasaran, tujuan SPHP gagal. Distribusi harus diawasi pemerintah pusat dan daerah,” ujar Amran.

Produksi Beras Nasional Meningkat 14,09 Persen

Di sisi produksi, Kementerian Pertanian juga terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program seperti pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.

Hasilnya, produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 21,88 juta ton.

Baca Juga : Dua Rumah di Jalan Merdeka Pontianak Ludes Terbakar, Api Diduga Berasal dari Sepeda Motor

“Produksi aman. Sekarang yang krusial adalah distribusi dan tata niaga. SPHP dan bansos itu dua sisi mata uang: satu menjaga akses rakyat miskin, satu menjaga stabilitas pasar,” jelas Amran.

Mentan Serukan Kolaborasi Jaga Ketahanan Pangan

Amran menutup pernyataannya dengan menyerukan kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

“Negara harus hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan segelintir oknum. Kelola SPHP dengan gotong royong, kejujuran, dan kepedulian,” pungkasnya. ***