BERKABAR.CO.ID – Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Kalimantan Barat, David Nurfianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam masa depan pariwisata kawasan yang selama ini menjadi primadona dunia.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua, melainkan milik dunia. Ini adalah warisan alam yang bernilai tinggi dan seharusnya dilindungi, bukan dijadikan sasaran eksploitasi,” ucapnya pada Minggu 8 Juni 2025.
David menyoroti posisi strategis Raja Ampat sebagai salah satu tujuan wisata bahari paling terkenal di dunia.
Baca Juga : Industri Pertambangan Harus Jadi Pendorong Kemajuan Desa
Gugusan lebih dari 1.500 pulau kecil ini dikenal luas karena keindahan bawah lautnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang mengagumkan.
Kegiatan pertambangan terutama yang berkaitan dengan nikel di beberapa pulau seperti Pulau Gag dan Pulau Kawe, berpotensi besar merusak ekosistem laut yang rapuh dan mengurangi minat wisatawan mancanegara.
“Jika alam Raja Ampat rusak akibat tambang, maka kita kehilangan kesempatan besar untuk menarik wisatawan internasional, kehilangan sumber ekonomi berkelanjutan, dan kehilangan identitas kita sebagai bangsa pemilik kekayaan hayati yang luar biasa,” tegas David.
Baca Juga : Krisantus Sebut Konflik Agraria di Kalbar Akibat Adanya Investasi Perkebunan dan Pertambangan
Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat memperkuat kekhawatiran tersebut.
Jumlah kunjungan wisatawan asing ke wilayah ini terus meningkat, dari 4.973 kunjungan pada 2022 menjadi 16.153 di 2023, dan melonjak hingga 24.934 kunjungan pada tahun 2024.
Namun demikian, pengembangan tambang nikel yang terus meluas turut memunculkan kekhawatiran serius.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk operasi tambang yang berlangsung tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan dan tanpa dokumen lingkungan yang sah.
Baca Juga : Tingkatkan PAD, Ria Norsan Dorong Optimalisasi BUMD dan BLUD Kalbar
David pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera bertindak.
Ia mengusulkan model pembangunan yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.
“Pelestarian Raja Ampat harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Kita tidak boleh menyesal ketika semuanya sudah terlambat,” tutupnya. ***
