BERKABAR.CO.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah nyata untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayahnya. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan telah menerbitkan Peraturan Gubernur khusus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
“Kami sudah membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih,” ujar Ria Norsan saat peluncuran program di Pontianak, Selasa (27/05) siang.
Langkah ini merupakan bagian dari respons daerah terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat menargetkan koperasi serupa hadir di 70 hingga 80 ribu desa dan kelurahan se-Indonesia guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan menjamin ketersediaan layanan dasar di tingkat lokal.
Selain menerbitkan regulasi, Pemprov Kalbar juga telah membentuk tim satgas percepatan melalui SK Gubernur, mengalokasikan anggaran khusus untuk pembiayaan akta notaris koperasi, melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan menyusun pemetaan risiko untuk mendukung keberlanjutan koperasi.
Baca juga: Samsat Gokatan Diluncurkan, Kini Bayar Pajak Kendaraan Cukup di Kecamatan
Hasilnya, Kalbar mencatat lonjakan signifikan dalam pembentukan koperasi. Dari 667 desa/kelurahan (31,1%) pada 25 Mei 2025, meningkat menjadi 1.064 desa/kelurahan (49,6%) hanya dalam sehari.
“Kami optimis dalam waktu dekat bisa mencapai 80 persen. Bahkan bisa lebih karena masih ada desa yang belum input data,” kata Ria Norsan.
Ia berharap forum bersama seperti ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis agar koperasi Merah Putih dapat mengoptimalkan semua unit usaha yang dirancang—dari warung sembako, apotek desa, hingga simpan pinjam.
“Saya minta semua elemen dapat berperan aktif, bahu-membahu, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Kalimantan Barat,” tegasnya.(Nad).
