BERKABAR.CO.ID – Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kota Pontianak Herman Hofi Munawar memandang pro kontra tugas kedinasan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan stakeholder ke Surabaya mengikuti Apeksi belum lama ini sebenarnya tidak menyalahi aturan.
Namun menurutnya, jika melihat kondisi saat ini yang sedang melakukan efisiensi anggaran, jelas uang yang dikeluarkan cukup banyak tersebut tidak efisien dan efektif.
Baca juga: Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Gang Orde Baru 2 Pontianak
Keikutsertaan sejumlah ASN dalam acara tersebut tidaklah serta-merta melanggar hukum. Akan tetapi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan akuntabilitas menjadi krusial. Jika penggunaan anggaran tidak efisien, tidak efektif dalam mencapai tujuan.
“Tidak patut di tengah kondisi ekonomi masyarakat dalam kondisi sakit-sakit nyaman saat ini, rasanya kurang tepat dan tidak transparan. maka hal tersebut dapat menjadi temuan audit oleh BPK, memicu sanksi administratif atau bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang jika ditemukan pelanggaran pidana korupsi,” jelas Herman Hofi, Selasa (27/5) siang.
Menurutnya masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penggunaan anggaran publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah daerah, sebagaimana dijamin oleh UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca juga: Tekan Harga Sembako di Desa, Pemerintah Luncurkan Koperasi Merah Putih
Herman mengatakan, prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan penggunaan anggaran negara, termasuk oleh ASN, harus senantiasa memperhatikan prinsip efisiensi (penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil optimal), efektivitas (pencapaian tujuan yang direncanakan), dan kepatutan (sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta tidak menimbulkan kesan pemborosan di tengah kondisi masyarakat).
Jika kegiatan di Surabaya dimaksud untuk mempromosikan berbagai potensi Kota Pontianak.tentu sudah dihitung antara cost and benefit nya. Sejumlah ASN yang diikutsertakan itu tentu nya harus terukur dengan job desk masing-masing.
Baca juga: Bersihkan Parit Tokaya dari Sampah, Edi Ajak Warga Peduli Lingkungan
Dengan demikian akan ada kesesuaian dengan tujuan kegiatan. Apakah anggaran ratusan juta rupiah tersebut proporsional dengan tujuan promosi daerah yang ingin dicapai? Apakah ada indikator keberhasilan yang jelas dan terukur dari keikutsertaan tersebut?
“Semua pertanyaan itu harusnya sudah terjawab ketika akan ada agenda spektakuler dengan menggunakan anggaran dinas yang spektakuler,” singgungnya.
Baca juga: Pemain Layangan di Pontianak Diancam Denda dan KTP Diblokir
Jika tidak dapat dihitung secara ekonomis hendaknya memperhatikan kepatutan di tengah kondisi rakyat seperti ini. Harusnya aspek etika dan kepatutan menjadi penting untuk di pertimbangkan. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, pengeluaran besar untuk kegiatan yang dinilai “pesta” dapat menimbulkan citra negatif dan hilangnya kepercayaan publik. Hal ini berkaitan dengan public trust dan good governance.(*)
