BERKABAR.CO.ID – Bencana ekologis banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat saat ini tidak terlepas dari perusakan alam yang berlangsung lama di Kalbar yang bahkan terus dilakukan hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Rabu (29/1) malam.
Menurut Adam, hujan hanyalah pemicu dari bencana yang kerap melanda,tapi hujan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Karenanya tidaklah tepat dialamatkan pada hujan biang utama bencana banjir. Sementara aktivitas ekstraksi sumberdaya alam melalui alih fungsi hutan dan lahan maupun tindakan perusakan alam, harusnya bisa dikendalikan dan dicegah melalui kebijakan pemerintah.
“Curah hujan selama ini terkesan kerap dijadikan alasan sebagai penyebab banjir untuk mengalihkan bahwa sejatinya ada kewajiban pemerintah yang mesti ditunaikan agar alam tidak dirusak” jelas Hendrikus Adam.
Baca juga: Kejari Kapuas Hulu Bantah Hilangkan Kasus KMP Batoe Poedja

Praktik ekonomi ekstraktif lainnya atas sumberdaya alam yang berlangsung lama seperti era HPH, illegal logging, alih fungsi hutan dan lahan untuk perkebunan sawit, izin pertambangan, perkebunan pangan (food estate), penambangan illegal dan pembukaan lahan yang berlangsung hingga saat ini adalah sumber utama bencana lingkungan tersebut.
“Tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan mengembalikan fungsi alam yang telah dirusak. Menanami 50 hektar lahan untuk mengganti 50 hektar hutan yang ditebangi pada hari yang sama misalnya, tidak akan mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan” tambahya.
Baca juga: Reskrim Sanggau Amankan Pelaku Perdagangan Sisik Trenggiling
Menurutnya lagi untuk merespon situasi yang terjadi saat ini, untuk jangka pendek penting melakukan evakuasi dan penanganan warga korban banjir. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah wajib menghentikan aktivitas perusakan hutan dan lahan sambil melakukan penegakan hukum atas pelanggaran dan pemulihan terhadap sejumlah wilayah kritis di Kalbar secara konsisten.
“Jangan sampai deforestasi dengan membabat hutan dan menggantinya dengan tanaman monokultur sebagaimana diisyaratkan Presiden Prabowo dalam pernyataannya justru diikuti pemerintah di Kalbar. Jika ini yang terjadi, maka lonceng selamat datang bencana akan terus menggema di berbagai penjuru” pungkas Adam. (Fik)












