BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis 13 Agustus 2026. Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat hybrid tersebut dari Ruang Sidang Utama Kemendagri, Jakarta.
Rapat ini mempertemukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia. Mereka membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan berkualitas.
Gubernur Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Prov Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, serta jajaran instansi terkait selama mengikuti rapat.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia memerintahkan pemda untuk mempermudah perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Ia menugaskan Dinas Kesehatan untuk mengawasi pemenuhan SLHS dan aspek kesehatan. Sementara itu, Dinas Pendidikan harus mendukung pengawasan pelaksanaan program dan mendata anak penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap MBG berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah. Program ini membantu penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN. Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan MBG yang optimal. Ia meyakini program ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi pangan. MBG juga menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan.
Tito menambahkan, intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan daerah membantu pengendalian inflasi. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah memanfaatkan program MBG sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak. Ia mengajak BGN, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk bekerja sama memastikan kelancaran MBG. Pihaknya juga terus menguatkan edukasi gizi agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme program secara tepat.
Sudaryono menambahkan bahwa BGN terus memperbaiki tata kelola MBG untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah kasus keracunan. Pada rapat tersebut, BGN meluncurkan Radar MBG. Layanan digital ini menyediakan informasi mengenai menu MBG harian dan lokasi SPPG atau dapur penyedia MBG.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG di Kalbar. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Norsan.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah. Langkah ini memastikan Program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perekonomian daerah.***
