BERKABAR.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya kecerdasan buatan (AI) dalam mempercepat transformasi digital birokrasi di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rini mengungkapkan bahwa AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas rutin, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mendeteksi dan mencegah penyelewengan dalam birokrasi.
Rini mengakui bahwa menciptakan iklim digital dalam birokrasi pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Namun, AI memberikan peluang besar untuk mewujudkan transformasi tersebut.
“Semua ini perlu didukung dengan pengembangan talenta digital dan literasi AI agar ASN mampu menjadi pengguna AI yang kritis, etis, dan inovatif,” ujar Rini.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Bahas Cukai Rokok, Prioritaskan Industri Domestik dan Cegah Rokok Ilegal
Perjalanan transformasi digital di Indonesia dimulai dengan penerbitan Inpres No. 3/2003 tentang e-Government, kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan terus berlanjut dengan Perpres No. 82/2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan.
Rini memaparkan sejumlah tantangan dalam menghadapi disrupsi teknologi, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi ASN, dan risiko keamanan yang perlu dikelola dengan cermat.
Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang terarah dalam membangun digitalisasi birokrasi.
Baca Juga : Sembilan Sekolah di Kalbar Mulai Dipasang Internet Gratis, Target 427 Sekolah Akhir 2025
Rini menjelaskan lima strategi penting dalam digitalisasi birokrasi Indonesia:
- Layanan Publik Human-Centric: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap layanan publik berfokus pada kebutuhan pengguna, inklusif, dan proaktif.
- Regulasi Adaptif: Menyusun regulasi yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.
- Kolaborasi Multipihak: Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri untuk mempercepat adopsi teknologi.
- Manajemen Risiko: Mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan yang ada.
- Reskilling dan Upskilling ASN: Melakukan peningkatan kompetensi ASN agar siap dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital.
Dengan strategi ini, Rini percaya bahwa Indonesia bisa memiliki birokrasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan era digital.
Rini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan industri dalam mewujudkan tata kelola digital yang menyeluruh. Universitas diharapkan dapat melahirkan inovasi, ide, dan solusi yang relevan bagi transformasi digital.
Baca Juga : Liga RT Desa Sungai Deras 2025 Bentuk Kekompakan Masyarakat Desa
Menurut Rini, teknologi adalah alat yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat birokrasi. Namun, yang terpenting adalah keberadaan ASN yang mampu bertransformasi dan menggunakan teknologi secara efektif.
“Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh birokrasi yang mampu bertransformasi dengan ASN yang tangguh, kolaboratif, dan berintegritas,” tuturnya. ***
