BERKABAR.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak geruduk Kantor DPRD Kalbar, Senin 1 September 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan nasional maupun persoalan daerah yang dianggap merugikan masyarakat. Kedatangan massa HMI pun disambut oleh Forkopimda Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Formateur Ketua Umum HMI Cabang Pontianak, M. Aby Raihan Gustiansyah menuntut pertanggungjawaban Ketua DPRD Kalbar atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap masa aksi.
Baca Juga : Temui Massa Aksi di DPRD Kalbar, Norsan: Aspirasi Mereka Penting Untuk Kemajuan
“Karena jika Pak Aloysius mau bertemu dengan massa aksi sejak tanggal 27 Agustus lalu, maka tindakan represif kepolisian tidak akan terjadi,” ucapnya, Senin 1 September 2025.
Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut penghapusan segala bentuk penambahan tunjungan anggota DPR.
Kemudian, pecat anggota DPR yang menghina rakyat dan tetapkan KPI (key performance indicator) untuk anggota DPR serta lakukan Evaluasi berkala bagi yang tidak bekerja optimal.
Selanjutnya, segera sah kan UU Perampasan Aset dan tolak segala bentuk kenaikan pajak dan memberlakukan PPh21 bagi seluruh anggota DPR.
Baca Juga : Kepung DPRD Kalbar, Mahasiswa Fisip Untan Sampaikan Enam Tuntutan
“Kami juga menuntut Evaluasi kinerja Polda Kalbar dan menagih janji 19 Juta lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Terakhir, usut tuntas pelaku perambahan hutan dan deforestasi di Kalbar. *** Zul
