BERKABAR.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara terkait polemik tunjangan besar dan kunjungan kerja luar negeri anggota DPR RI yang memicu kemarahan publik.
Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, DPR, DPD, serta para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025, Prabowo memastikan sejumlah kebijakan DPR akan segera dicabut.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Langkah Tegas untuk Meredam Kemarahan Rakyat
Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggapan nyata atas aspirasi masyarakat yang menilai DPR terlalu berpesta di atas penderitaan rakyat.
Baca Juga : Presiden Prabowo Lantik 8 Dubes RI, Umar Hadi Ditugaskan ke PBB dan Indroyono ke AS
Selain itu, para ketua umum partai politik juga sepakat mengambil tindakan disiplin tegas terhadap anggota DPR yang sebelumnya melontarkan pernyataan kontroversial dan menyinggung publik.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak 1 September 2025,” tegas Prabowo.
Tunjangan Rp50 Juta & Kunker DPR Jadi Sorotan
Sebelumnya, DPR mendapat sorotan tajam setelah terungkap adanya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan. Kebijakan ini memicu gelombang unjuk rasa yang kemudian berujung pada kericuhan di sejumlah daerah.
Tak hanya itu, kebiasaan kunjungan kerja luar negeri DPR yang dinilai boros dan tak transparan juga ikut memperburuk citra parlemen di mata publik.
Pertemuan Elit Politik di Istana
Pertemuan penting di Istana ini dihadiri sejumlah tokoh politik nasional, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, serta para ketua umum partai politik: Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (NasDem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Muhammad Kholid (PKS).
Baca Juga : Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Konsisten dengan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif
Langkah pencabutan tunjangan jumbo dan moratorium kunker ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah dan partai politik tidak ingin berlama-lama menghadapi gelombang ketidakpuasan rakyat. ***
