BERKABAR.CO.ID – Akademisi Perempuan Kalbar, yang merupakan Dosen Senior FISIP Untan Netty Herawati ikuti seleksi Anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Netty bertekad ingin memberikan pengabdian lebih luas untuk Indonesia dengan membawa segudang pengalaman, integritas dan komitmen terhadap pembangunan energi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dirinya mengaku telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade hidupnya dalam dunia pendidikan tinggi, riset, dan pengabdian masyarakat.
“Saya merasa sudah tuntas untuk diri saya sendiri, saya ingin memberikan pengabdian lebih luas untuk Indonesia, dan Kalimantan Barat secara khusus,” Ucapnya, Kamis 17 Juli 2025.
Baca Juga : Trump Perpanjang Tenggat Tarif Resiprokal Hingga 1 Agustus 2025, Negara Mitra Diberi Waktu Negosiasi
Ia menjelaskan telah dinyatakan lulus administrasi dan telah mengikuti Assesment.
Dengan latar belakang doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran, ia dikenal sebagai akademisi dengan spesialisasi komunikasi publik, komunikasi risiko, hingga penerimaan sosial terhadap teknologi energi, khususnya energi nuklir.
Selama lebih dari satu dekade terakhir, Netty aktif menjadi narasumber dan peneliti dalam isu-isu strategis, seperti public acceptance pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.
Dirinya kerap menjadi pembicara dalam forum nasional maupun internasional, termasuk pelatihan yang diselenggarakan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) di Amerika Serikat dan pelatihan publik tentang pemahaman energi nuklir di Jepang.
Tak hanya itu, pada tahun 2025 ini, Netty menjadi bagian penting dalam kajian tapak dan pemetaan sosial-kultural untuk rencana pembangunan PLTN di Indonesia, bersama lembaga-lembaga seperti BRIN dan ITB.
Baca Juga : Allulosa, Pemanis Alami yang Direkomendasikan Dokter untuk Gantikan Gula Pasir
Kepiawaiannya dalam menjembatani ilmu pengetahuan dengan pemahaman publik menjadikannya sosok strategis yang mampu menghubungkan pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat akar rumput.
Dalam setiap langkahnya, Netty tak pernah melupakan akar budayanya sebagai warga Kalimantan Barat.
Ia konsisten mengangkat isu-isu perbatasan, komunikasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Bahkan dalam banyak forum, ia dikenal sebagai juru bicara daerah yang kritis namun konstruktif, selalu membawa semangat keadilan wilayah dalam kebijakan nasional.
Penghargaan demi penghargaan telah ia raih—termasuk Satyalencana Karya Satya XX dan XXX dari Presiden RI, serta penghargaan Best Paper dalam Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir.
Baca Juga : BMKG Dukung Arahan Presiden Prabowo untuk Atasi Kemiskinan Melalui Perlindungan Iklim dan Bencana
Namun bagi Netty, penghargaan terbesar adalah ketika hasil penelitiannya dapat menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
Kini, saat Indonesia memasuki era transisi energi, Netty Herawati hadir sebagai sosok yang merepresentasikan suara akademisi dari daerah, suara yang memahami konteks lokal, berpengalaman di ranah nasional dan memiliki wawasan global.
Ia menjelaskan pemerintah Indonesia telah memasukkan opsi pembangunan PLTN dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan strategi transisi menuju Net Zero Emission.
PLTN diposisikan sebagai sumber energi bersih yang andal dan rendah karbon. Namun, studi menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap energi nuklir masih cenderung skeptis, dan partisipasi perempuan dalam diskursus nuklir sangat rendah.
Dalam konteks ini, pendekatan berbasis gender bukan hanya relevan, tetapi juga strategis
Baca Juga : Data BPS, Laju Inflasi Tahunan Indonesia Tercatat 1,87 Persen di Bulan Juni 2025
Dirinya tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga integritas dan kepedulian.
Sebagai akademisi dan penggiat isu gender dan komunikasi publik, Dirinya turut berkomitmen untuk mendorong kebijakan energi yang inklusif dan sensitif gender, menjadi penghubung antara komunitas perempuan dan lembaga pemerintah dalam edukasi energi ramah lingkungan atau energi hijau
Berperan aktif dalam memperluas partisipasi perempuan melalui pendidikan, advokasi, dan riset. Meningkatkan literasi Transisi energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya energi nuklir di kalangan perempuan sebagai bagian dari strategi komunikasi transisi energi nasional.
“Transisi energi menuju sistem rendah karbon akan gagal bila tidak inklusif,” ujarnya
Baca Juga : FGD Tata Niaga Kelapa Sawit Digelar di Kalbar, Bahas Isu Pencurian dan Legalitas Usaha Loading Ramp
Ia menilai Inklusi gender dalam pengembangan EBT termasuk PLTN bukan sekadar prinsip keadilan, tetapi syarat keberhasilan kebijakan energi.
“Dengan membuka ruang bagi perempuan di sektor nuklir, Indonesia memperkuat legitimasi sosial dan ketahanan energi jangka panjang,” pungkasnya. *** Zul
