Pembangunan Tol Pontianak–Kijing Jalan di Tempat, Kalbar Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan urgensi pembangunan Tol Pontianak–Kijing dan meminta dukungan serius dari pemerintah pusat.

BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong realisasi pembangunan jalan tol Pontianak–Kijing yang hingga kini belum berjalan karena kendala pendanaan.

Proyek tol yang digadang-gadang mampu mempercepat konektivitas logistik antara pusat kota Pontianak dan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah itu dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kalbar.

“Sebenarnya, kita sudah sempat MoU dengan Musa dari Malaysia untuk pengembangan tol ini, tapi akhirnya tidak terealisasi. Sekarang, kami mendorong langsung ke Komisi V DPR RI agar pembangunan tol Pontianak–Kijing ini bisa segera diwujudkan,” kata Ria Norsan saat ditemui di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (7/7) siang.

Norsan menjelaskan, pemerintah daerah tidak mungkin menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol tersebut hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau dari APBD jelas tidak mampu, karena nanti akan banyak kegiatan lain yang harus dikorbankan,” ucapnya.

Baca juga : Layanan Peti Kemas di Terminal Kijing Siap Beroperasi

Jalan tol Pontianak–Kijing diproyeksikan memiliki panjang total sekitar 90 kilometer dan terbagi dalam dua seksi, yakni Pontianak (Batu Layang)–Sei Pinyuh sepanjang 37,6 kilometer dan Sei Pinyuh–Pelabuhan Kijing sepanjang 31,8 kilometer.

Menurut catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, proyek ini telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dinilai layak dilanjutkan berdasarkan studi kelayakan terakhir. Estimasi waktu tempuh dari Pontianak ke Kijing setelah tol beroperasi diperkirakan hanya 45–60 menit, dari sebelumnya yang bisa mencapai dua jam.

Namun, sejumlah tantangan seperti pembebasan lahan dan pembiayaan menjadi hambatan utama. Dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kalbar dan Kementerian PUPR pada Mei 2025, pemerintah provinsi kembali mengajukan kebutuhan dukungan pendanaan melalui APBN agar pembangunan bisa segera dimulai.

Baca juga: INSA Pontianak Dukung Pengoperasian Terminal Kijing Mulai 15 Juni 2025

Ia juga menyoroti pentingnya peran tol ini dalam mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing, yang telah menjadi pelabuhan utama untuk ekspor-impor Kalbar.

“Kalau ini terealisasi, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalbar dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pesisir dan pedalaman,” tutupnya. (Reh)