Ratusan Sopir Ekspedisi Kalbar Siap Long March, Tuntut Keadilan dalam Kebijakan ODOL

Ratusan sopir ekspedisi dari berbagai daerah di Kalbar berkumpul di Bundaran Tugu Alianyang, Sungai Ambawang, untuk konsolidasi menjelang aksi damai menolak kebijakan ODOL, Rabu (25/6) malam.

BERKABAR.CO.ID — Ratusan pengemudi truk ekspedisi di Kalimantan Barat menggelar konsolidasi besar-besaran di Bundaran Tugu Alianyang, Sungai Ambawang, Rabu (25/6) malam.

Aksi ini menjadi pemanasan menjelang long march damai ke Kantor Gubernur Kalbar. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah soal penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai tidak berpihak pada nasib para sopir.

Aksi tersebut digerakkan oleh aliansi sopir dari berbagai perusahaan logistik. Mereka datang dengan kendaraan masing-masing, membawa spanduk, poster protes, dan suara yang senada: menuntut perhatian dan keadilan dari pemerintah.

“Kami bukan melawan aturan, tapi kami butuh solusi. Banyak dari kami cuma kerja ikut orang, bukan pemilik truk. Tapi semua tekanan justru jatuh ke kami,” tegas Koordinator Aksi, Mulwarok.

Baca juga: Jembatan Mega Timur Roboh, Warga Bertahan dengan Tali dan Sampan

Ia menjelaskan, aksi damai yang akan berlangsung Kamis (26/6/2025) itu akan dimulai dari titik kumpul di Bundaran Tugu Alianyang dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Kebijakan penertiban ODOL, menurut mereka, menimbulkan tekanan ekonomi besar bagi sopir truk, tanpa adanya skema transisi atau solusi konkret dari pemerintah.

Sementara itu, dasar hukum kebijakan ODOL tetap mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan sanksi pidana penjara hingga 1 tahun atau denda Rp 24 juta bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Baca juga: Gerebek Gudang Oli Palsu, Wagub Kalbar : Saya Tak Mau Ada yang Kebal Hukum!

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa penertiban ODOL penting untuk keselamatan, perlindungan infrastruktur jalan, dan penegakan standar teknis kendaraan. Namun di lapangan, sopir merasa seolah dijadikan kambing hitam dari permasalahan sistemik logistik yang belum tuntas dibenahi.

“Kami mendukung keselamatan dan aturan, tapi kami butuh keadilan dalam penerapan. Jangan semua beban dijatuhkan ke pundak sopir,” lanjut Mulwarok.

Kegiatan konsolidasi malam itu berlangsung tertib dengan pengawasan aparat keamanan. Kendaraan diparkir rapi, dan orasi dilakukan dalam suasana kondusif.

Aksi besok (hari ini) diharapkan menjadi momen penting bagi sopir logistik menyampaikan suara mereka secara langsung. Bukan untuk melawan hukum, tapi untuk mendesak pemerintah agar tidak hanya represif dalam penegakan aturan, melainkan juga solutif dan berpihak pada pekerja kecil yang menopang distribusi barang di negeri ini. (Reh)