BERKABAR.CO.ID – Pemerintah menegaskan kewajiban seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis bersama pimpinan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, pada Senin 7 September 2026.
Menko Polkam Jamhari Chaniago memimpin langsung rakor tersebut. Rapat ini menghadirkan Mendagri, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, jajaran TNI dan Polri, serta para pemegang HGU. Pemerintah menggelar pertemuan ini untuk memperkuat koordinasi menghadapi periode puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan mengungkapkan kondisi karhutla di daerahnya masih menjadi perhatian serius. Ia menyebut api telah melalap lebih dari 38 ribu hektare lahan di Kalbar. Petugas baru berhasil memadamkan sekitar 76 persen area terbakar tersebut.
“Sampai hari ini Kalbar masih menjadi salah satu daerah dengan luas kebakaran yang cukup tinggi. Lahan yang terbakar sudah lebih dari 38 ribu hektare dan sekitar 76 persen sudah mampu dipadamkan,” ucap Krisantus.
Ia menyoroti sekitar 24 persen area yang masih menyala dan membutuhkan penanganan serius. Krisantus mendesak aparat penegak hukum untuk menginvestigasi titik panas yang sering berpindah lokasi tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan memproses pelaku pembakaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Krisantus mengajak perusahaan pemegang HGU untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu penanganan karhutla. Ia menilai penanggulangan api tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Menurutnya, perusahaan yang mengelola sumber daya alam juga wajib menjaga lingkungan sekitar.
“Kebakaran ini tidak akan menjadi besar seperti ini kalau ada kerja sama semua pihak. Korporasi juga harus ikut terlibat secara aktif. Bantu pemerintah, bantu BNPB, bantu BPBD, bantu TNI dan Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Jamhari Chaniago menyampaikan tiga poin penting dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia mengingatkan bahwa Indonesia belum melewati puncak fenomena El Nino. Karena itu, ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap persoalan karhutla telah selesai.
Kedua, Jamhari menyoroti lokasi kebakaran yang berada pada lahan milik perusahaan pemegang HGU. Ia menegaskan perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab apabila terjadi kebakaran di wilayah penguasaannya.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Seluruh pihak harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahannya dan ikut memastikan tidak terjadi kebakaran,” tegas Jamhari.
Ketiga, ia menyatakan pemerintah telah memiliki aturan lengkap mengenai penanganan dan penegakan hukum karhutla. Jamhari memastikan aparat akan menindak tegas pelanggar tanpa pandang bulu. Ia mengungkapkan Polri telah menentukan sejumlah perusahaan yang harus segera diselidiki.
“Kami akan melihat kondisi di lapangan. Angka-angka yang disebutkan oleh Menteri ATR maupun Menteri Kehutanan sudah ada. Tinggal kami cek dan lakukan langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.
Jamhari berharap rakor ini menjadi momentum bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat komitmen menjaga lingkungan. Ia mengingatkan bahwa bencana alam telah menjadi pertimbangan pokok dalam kegiatan pembangunan ke depan.***
