BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin Rapat Kerja bersama Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur, pada Selasa 8 September 2026. Rapat tersebut untuk memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam mengawal Program Prioritas Presiden demi mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera.
Norsan menegaskan agar rapat kerja tidak hanya berhenti pada kesimpulan dan dokumentasi. Ia mewajibkan setiap daerah menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur usai pertemuan ini.
“Saya tidak ingin rapat ini hanya berakhir pada kesimpulan. Setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, dan berapa targetnya. Mari kita ubah cara kerja dari sektoral menjadi lintas sektor demi mewujudkan kesejahteraan lebih cepat,” tegas Norsan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk kondisi kualitas udara yang mengkhawatirkan akibat Karhutla. Data per 2 September 2026 menunjukkan tiga wilayah masuk zona hitam atau berbahaya. Yakni Kabupaten Kubu Raya dengan angka PM2.5 mencapai 746, Kabupaten Mempawah 444, dan Kota Pontianak 417.
Gubernur Norsan mencatat terdapat 1.053 kasus ISPA per 1 September 2026, dengan kasus tertinggi di Pontianak. Ia menghubungkan kondisi tersebut dengan tingginya sebaran titik panas yang mencapai 7.569 titik, terbanyak di Kabupaten Ketapang.
“Akar masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” ujarnya.
Terkait perekonomian, Norsan mengungkap pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,87 persen pada Triwulan II 2026. Ia menekankan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan agar investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja. Ia juga meminta pemerintah daerah mewaspadai inflasi yang tercatat 3,18 persen pada Juli 2026, serta membangun konektivitas antarwilayah untuk menjaga stabilitas pangan.
Norsan kemudian menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan 71 titik layanan mengalami keterlambatan distribusi dan mewajibkan pelaku usaha mengambil bahan makanan dari petani, nelayan, serta UMKM lokal.
Selain itu, Gubernur memfokuskan perbaikan perumahan pada wilayah dengan backlog tertinggi seperti Sintang, Ketapang, dan Kubu Raya. Ia juga mengimbau pengembangan koperasi berbasis potensi wilayah dan penanganan penyakit TBC yang tidak hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan perbaikan sanitasi dan perumahan.***
