BERKABAR.CO.ID – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menaruh perhatian khusus pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kelangkaan Pertalite tak hanya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga mendongkrak harga BBM eceran. Sejumlah pedagang di Kota Ketapang menjual Pertalite dengan harga berkisar Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter.
Para pedagang mengaku mereka menaikkan harga jual karena harus menghabiskan waktu lama untuk mengantre di SPBU. Meski telah mengantre hampir seharian, mereka hanya memperoleh sekitar 40 liter Pertalite untuk kemudian menjualnya kembali secara eceran.
Sementara itu, pemerintah daerah menerima informasi awal bahwa persoalan ini bukan terjadi karena pasokan Pertalite yang habis. Namun, antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang membeludak menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM.
Sebagai langkah awal, Pemkab Ketapang akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU di Ketapang, serta pihak terkait untuk mengetahui penyebab kelangkaan Pertalite yang masyarakat keluhkan.
“Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” kata Alex saat dihubungi pada, Senin 13 Juli 2026.
Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sekaligus mengidentifikasi penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” ujarnya.
Alex menegaskan, apabila pemerintah daerah menemukan indikasi praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, pihaknya bersama aparat penegak hukum akan menelusurinya.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini,” tegasnya.
Ia memastikan Pemkab Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang mereka ambil segera mengatasi kelangkaan Pertalite.
“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu kami bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret agar distribusi Pertalite kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.***
