BERKABAR.CO.ID – Ria Norsan mengajak seluruh leading sector terus mematangkan persiapan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikannya saat memimpin pertemuan koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi beserta jajaran, di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin 11 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Norsan menekankan pentingnya validasi data serta pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi berbagai isu negatif yang berkembang di media sosial.
Poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah terkait adanya perbedaan data antara input administratif dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai Ketua Satgas, Ria Norsan menegaskan agar distribusi porsi makanan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real-time,” ujarnya.
Baca juga: Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Maju Pesat
Menanggapi sejumlah isu yang beredar di media sosial terkait potensi penyimpangan maupun korupsi dalam program MBG, Pemprov Kalbar mengambil langkah preventif dengan meminta seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur umum.
Norsan menjelaskan, beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan meliputi kebersihan dan sanitasi untuk memastikan proses memasak dilakukan sesuai standar higienis. Selain itu kualitas gizi untuk menjamin kandungan nutrisi makanan sesuai standar bagi anak-anak dan ibu hamil dan keamanan operasional untuk mengantisipasi gangguan terhadap fasilitas dapur umum.
“Jadi pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Program Gema Membangun Desa, Strategi Pembangunan Tepat Sasaran Pemprov Kalbar
Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan jajaran Pangdam, Kapolda, dan Kejati. Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus pengamanan apabila terjadi gejolak di masyarakat.
“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” tegasnya.***
