BERKABAR.CO.ID – Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak meminta agar kepala dinas terkait mengambil langkah tegas apabila benar ada oknum dari instansi pemerintahan yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Hal tersebut ia sampaikan lantaran adanya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) terhadap enam anak perempuan penghuni UPT Panti Sosial Anak milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
“Apabila terbukti bersalah, pelaku segera dicopot dari jabatannya,” ucapnya, Minggu 29 Juni 2025 sore.
Eka menekankan dalam penanganan kasus ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga : KPAD Kayong Utara Gandeng Pemilik Penginapan Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual
Menurutnya, KPPAD Kalbar telah bersinergi dengan KPAD Kota Pontianak untuk memberikan pendampingan kepada korban pelecehan seksual yang terjadi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan KPAD Kota Pontianak guna memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengonfirmasi bahwa korban saat ini sudah dalam pendampingan.
“Saat ini anak korban sudah berada di tempat yang aman,” katanya.
Baca Juga : Nyaris Satu Tahun, Kakek Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Balita di Pontianak Tak Ditahan Polisi
Ia mengaku sangat berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik maupun media. Mengingat pentingnya menjaga keselamatan dan kondisi psikologis korban.
“Terlebih karena anak dalam posisi sebagai korban atau saksi,” tuturnya.
Niyah juga menuturkan pihak kepolisian, dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kondisi anak dalam keadaan aman.
“Meski masih mengalami trauma, korban telah dipindahkan ke lokasi yang lebih terlindungi,” pungkasnya.*** Zul
