BERKABAR.CO.ID – Polda Kalimantan Barat mengungkap 25 kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selama periode 19 Oktober sampai dengan 1 November 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol. Burhanuddin, mengumumkan hasil pengungkapan tersebut saat konfrensi pers di Mapolda Kalbar pada 10 November 2026.
Dalam kasus tersebut polisi menetapkan 41 orang sebagai tersangka. Ditreskrimsus Polda Kalbar menangani tujuh kasus dengan tujuh tersangka. Sementara itu, sepuluh Polres di jajaran mengungkap 18 kasus dan menetapkan 34 tersangka.
Polres Landak mencatat kasus terbanyak sebanyak tiga kasus, sedangkan Polres Mempawah menetapkan tersangka terbanyak sebanyak delapan orang.
Dari seluruh pengungkapan, petugas mengamankan emas seberat 435,9 gram dan uang tunai sebesar Rp424.299.000. Petugas juga menyita satu unit ekskavator, dua unit mesin genset, delapan unit mesin diesel dan beberapa barang bukti lainnya.
“Para pelaku menambang emas dengan metode tradisional maupun menggunakan alat berat seperti excavator. Hasil tambang kemudian mereka bawa ke pengepul, dan transaksi berlangsung di toko kelontong milik tersangka sebelum emas diolah dan dijual kembali,” ujarnya.
Baca juga: Ditreskrimum Polda Kalbar Ungkap 103 Kasus Lewat Strategi URC
Sebagian pelaku lainnya memanfaatkan ekskavator untuk membongkar, menggali, memindahkan, dan mengumpulkan material yang mengandung emas.
Untuk mendistribusikan hasil tambang, pelaku membawa butiran atau lempengan emas dari lokasi penambangan ke pengepul.
“Tersangka pengepul membeli emas dari para penambang dan melakukan transaksi di toko kelontong miliknya. Di toko tersebut, tersangka mengolah emas dengan cara melebur atau membakarnya, lalu menjualnya,” katanya
Bagi tersangka pekerja tambang dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pelaku penampungan, pengangkutan, dan pengolahan hasil tambang dijerat dengan Pasal 161 dengan ancaman pidana yang sama. (wan)
