BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong penguatan koordinasi dan penyelarasan program ekonomi dan keuangan syariah agar mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Norsan menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi dan Sinergi Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Hotel Mercure Pontianak, pada Selasa 13 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pengembangan ekonomi syariah memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, perbankan, akademisi, hingga pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan.
“Pembangunan ekonomi syariah tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi yang kokoh. Antara pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, institusi perbankan, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan,” kata Ria Norsan.
Dalam FGD tersebut, Norsan menyoroti tiga agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Barat menyusun Program Strategis Tahun 2027. Pihak terkait mengharapkan penyusunan program tersebut berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah, dengan langkah pelaksanaan yang konkret.
Kedua, pemangku kepentingan mengoptimalisasi berbagai pilar dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Upaya ini mencakup penguatan industri halal dan UMKM. Percepatan sertifikasi halal, pengembangan jasa keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Pengembangan ekonomi hijau, peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), inovasi sektor syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem tersebut.
Ketiga, pemangku kepentingan mengevaluasi dan menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat.
Ria Norsan berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan terukur. Sehingga masing-masing pemangku kepentingan dapat menindaklanjutinya.
“Kita mengharapkan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan. Tetapi juga menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program ekonomi serta keuangan syariah di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Baca juga: Optimalkan Potensi Daerah, Pemprov Kalbar Siap Kawal Kebijakan Transformatif Pemerintah Pusat
Melalui kolaborasi dan perencanaan yang terarah, Gubernur mengharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Selain itu juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, instansi vertikal, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan terkait turut menghadiri kegiatan tersebut.***
