BERKABAR.CO.ID –Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan keseriusan mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dengan menghadirkan seluruh unsur pimpinan daerah dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Pontianak, pada Rabu 4 November 2026.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menginstruksikan jajarannya untuk hadir dan menjalani evaluasi langsung dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI.
Karolin membuka sambutannya dengan lelucon soal lengkapnya kehadiran para pejabat Pemkab Landak dalam agenda krusial tersebut.
“Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, seluruh Wakil Ketua, anggota DPRD, seluruh OPD, sudah disapu ya tadi ya. Jadi kalau hari ini kumpul semua, di Landak kosong ini pimpinannya,” seloroh Karolin saat menyapa perwakilan KPK dan jajarannya.
Karolin langsung menegaskan substansi pertemuan tersebut. Ia menyatakan pihaknya membangun sistem pengawasan daerah secara sungguh-sungguh.
“Pemerintah Kabupaten Landak menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif serta berintegritas,” tegas Karolin.
Ia membeberkan sejumlah capaian pencegahan korupsi di daerahnya. Pemkab Landak membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang meraih nilai 80,6 dari KPK. Kabupaten Landak juga mencapai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 sebesar 75,62 dan menempatkan daerah itu di peringkat ke-5 se-Kalimantan Barat.
“Upaya pengendalian gratifikasi telah berjalan dengan aktif. Sehingga kinerja ini perlu dipertahankan agar potensi risiko gratifikasi dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan dikendalikan secara konsisten,” ujarnya.
Karolin menambahkan bahwa Pemkab Landak akan segera meluncurkan sistem pelaporan pelanggaran atau whistle blowing system secara daring. Pemerintah daerah juga akan menggulirkan program Keluarga Berintegritas bagi jajaran eksekutif dan legislatif.
Karolin memahami evaluasi KPK membutuhkan data yang transparan. Atas dasar itu, ia memperingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang hadir agar kooperatif.
“Pada kesempatan ini, saya menginstruksikan kepada jajaran daerah Kabupaten Landak untuk mengikuti rapat dengan sungguh-sungguh. Memberikan informasi yang benar dan terbuka serta tidak menunda langkah perbaikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” instruksi Karolin.
Karolin berharap sinergi dengan KPK RI membangun budaya birokrasi yang sepenuhnya berpihak pada rakyat.
“Kami berkomitmen menjadikan perbaikan tata kelola sebagai bagian dari budaya kerja. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat serta bagi pembangunan Kabupaten Landak,” pungkasnya.***
