BERKABAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penguatan birokrasi yang adaptif dan agile sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern. Selain itu juga berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa perubahan birokrasi bukan sekadar transformasi istilah. Tetapi perubahan cara kerja yang lebih cepat, terbuka, dan berbasis teknologi.
“Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan efektif,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Selasa 23 Juni 2026.
Baca juga: Program GMD Ria Norsan, Warga Desa Buat SIM Paspor dan SKCK Cukup ke Kantor Desa
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Norsan menekankan bahwa lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintahan. Lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pemimpin wilayah yang memahami dinamika masyarakat. Selain itu juga harus mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan warga.
Ia menyebut, 99 kelurahan di Kalbar merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat perkotaan. Karena itu, kualitas kinerja lurah sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka berbagai persoalan di akar rumput dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat,” ucapnya.
Baca juga: HUT Ke-62 Maju Tresno, Ria Norsan Apresiasi Konsistensi Paguyuban Jawa Lestarikan Budaya
Gubernur Ria Norsan juga mendorong penguatan kapasitas aparatur kelurahan, khususnya dalam hal literasi digital, komunikasi publik, dan kepemimpinan yang melayani. Aparatur tidak hanya menjalankan pekerjaan secara rutin, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan di wilayahnya
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara lurah, camat, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong,” pungkasnya.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan berorientasi hasil demi terwujudnya Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.***
