BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan arahan strategis dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar Semester I Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 18 Juni 2026.
Ria Norsan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan. Hal ini ditambah lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, TPAKD harus menjadi motor penggerak yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target inklusi keuangan nasional. Hal ini sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, Norsan menginstruksikan seluruh jajaran TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk fokus pada sejumlah prioritas utama. Di antaranya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, perluasan akses permodalan bagi sektor-sektor produktif.
Baca juga: Potensi Emas di Perbatasan, Ria Norsan Dorong Infrastruktur Wisata di Pantai Temajuk
Hal ini seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta memastikan setiap rencana aksi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya menabung. Memperluas kepesertaan jaminan sosial, serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
“Kita harus memastikan bahwa program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Terutama kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Norsan juga memberikan apresiasi atas capaian kinerja TPAKD Kalbar yang selama ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Menurutnya, capaian positif tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Seperti peningkatan budaya menabung, perluasan kepesertaan jaminan sosial, hingga efektivitas penyaluran kredit khususnya kepada pelaku UMKM.
“Program-program TPAKD tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Baca juga: Ria Norsan Sambut Zulkifli Hasan di Kalbar, PAN Siap Kawal Program Pembangunan
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalbar yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, memaparkan bahwa capaian TPAKD Kalbar telah mencapai 117,61 persen. Adapun rata-rata capaian TPAKD tingkat kabupaten/kota tercatat lebih tinggi, yakni sebesar 135,78 persen.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah mencatatkan capaian di atas 100 persen. Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus percepatan akses keuangan daerah. Hal itu ialah peningkatan literasi keuangan, optimalisasi produk dan layanan, penguatan infrastruktur akses keuangan, serta pendampingan yang secara khusus dikelola Pemprov Kalbar.
Rochma juga menyoroti tantangan industri keuangan yang semakin dinamis sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai penggunaan produk keuangan beserta risiko yang menyertainya.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat teredukasi dengan baik mengenai produk-produk keuangan yang mereka gunakan, termasuk memahami risikonya,” pungkasnya.***
