BERKABAR.CO.ID – Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada Selasa 30 September 2025 yang lalu.
Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum di Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Ipunk mengapresiasi atas sinergi yang selama ini terus dilakukan dengan Ditjen PSDKP dalam memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
“Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati Kalbar bahwa pentingnya kolaborasi antara PSDKP dan Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan,” ucapnya.
Baca juga: KKP Gagalkan Penyelundupan 1.950 Telur Penyu Ilegal Tanpa Identitas di Sambas
Data KKP menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 30 kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
“Terbaru, Ditjen PSDKP berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu dan telah melakukan penyerahan tersangka, serta barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 12 Agustus 2025,” terangnya.
Baca juga: Terlibat Jaringan Penyelundupan Telur Penyu Internasional, Oknum TNI Ditangkap di Kalbar
Ipunk menerangkan wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikan wilayah tersebut rawan terjadi penyelundupan jenis ikan dilindungi lintas negara, termasuk ikan arwana dan telur penyu.
Untuk itu, sinergitas penegakan hukum dengan berbagai pihak akan mampu mendorong penguatan pengawasan di wilayah Kalbar.
“Saya optimis dan yakin bahwa melalui sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Kejati Kalbar, penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat dapat semakin efektif,” pungkasnya.(Zul)
