BERKABAR.CO.ID – Dua insiden penolakan terhadap warga negara Israel dilaporkan terjadi di Eropa, tepatnya di Italia dan Bosnia-Herzegovina, di tengah memanasnya konflik Israel–Palestina yang menelan puluhan ribu korban jiwa.
Kejadian pertama menimpa seorang wanita Israel bernama Sihr. Ia mengaku ditolak ketika hendak memesan kamar melalui platform Booking.com untuk sebuah hotel di Naples, Italia.
Dalam pesan yang diterimanya, pihak hotel menegaskan tidak bisa menerima tamu yang pernah bertugas militer di Jalur Gaza atau mereka yang mendukung pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Penolakan tersebut sontak menuai perhatian publik, karena dinilai sarat dengan nuansa politik dan diskriminasi.
Baca Juga : Jadi Mata Mata Israel, Pemerintah Iran Eksekusi Pedram Madani
Insiden kedua dialami Ofek Levy, seorang wisatawan Israel, saat tiba di sebuah hostel di Bosnia dan Herzegovina.
Menurut laporan Channel 12, pemilik hostel langsung menanyakan asal negaranya. Begitu Levy menjawab “ya, saya dari Israel”, gerbang hostel ditutup dan ia ditolak masuk secara terang-terangan.
Kasus ini langsung menjadi sorotan karena terjadi di ruang publik, tanpa ada mediasi atau alasan resmi selain identitas kebangsaannya.
Kedua kasus tersebut mencerminkan meningkatnya aksi boikot dan penolakan terhadap warga Israel di berbagai negara.
Baca Juga : Ini Jumlah Korban Agresi Israel Terhadap Palestina Sejak Oktober 2023 Hingga Sekarang
Hal ini tidak lepas dari solidaritas internasional terhadap Palestina, yang hingga kini masih mengalami serangan militer Israel di Jalur Gaza.
Menurut laporan internasional terbaru, jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai hampir 64.000 orang. Situasi ini memicu gelombang protes global yang salah satunya berdampak pada interaksi sosial warga Israel di luar negeri.
Penolakan warga Israel berdasarkan kewarganegaraan, profesi, maupun dugaan aktivitas militer menimbulkan perdebatan hukum dan etika.
Baca Juga : Damkar Beberkan Penyebab Kebakaran Hutan Israel
Di Eropa, diskriminasi atas dasar kebangsaan atau latar belakang politik umumnya dilarang oleh undang-undang hak asasi manusia.
Namun, hingga berita ini diturunkan, otoritas Italia maupun Bosnia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dua insiden tersebut. ***
