BERKABAR.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Tito meminta agar menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menggelar acara berlebihan, termasuk pesta mewah maupun hiburan berskala besar.
Instruksi ini, menurut Tito, bertujuan untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah,” ujar Tito Karnavian, Senin 1 September 2025.
Baca Juga : Drama Musikal Perjalanan Opu Daeng Manambon Sukses Digelar KKSS Kalbar
Pejabat Diminta Bijak Bicara
Selain menyoal gaya hidup pejabat, Mendagri juga mengimbau kepala daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Tito menegaskan, pejabat sebaiknya berbicara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa memicu gejolak baru.
“Setiap pejabat publik sebaiknya hanya menyampaikan pernyataan sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Tito.
Baca Juga : Ini Kronologi Bayi 3 Tahun Meninggal Dunia Dalam Perjalanan Menuju Pontianak
Respons Pengamat Politik
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah Mendagri sangat tepat dalam menjaga kondusivitas nasional. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan empati pemerintah terhadap kondisi rakyat.
“Upaya Mendagri ini adalah bentuk empati kepada rakyat. Jika pejabat bersikap sederhana dan tidak pamer, potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.
Menurut Iwan, pola komunikasi pejabat publik sangat memengaruhi psikologis masyarakat. Kepala daerah diharapkan mampu menjadi penyejuk, bukan pemicu kemarahan rakyat.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran, Pemkot Pontianak Batasi Perjalanan Dinas dan Acara Seremonial
“Komunikasi publik yang baik akan menciptakan suasana yang tenang. Kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan pemicu kemarahan rakyat,” tambahnya.
Iwan juga mendukung pendekatan empati yang dipilih pemerintah, bukan sekadar mengandalkan pendekatan keamanan dalam menjaga stabilitas nasional. ***
