BERKABAR.CO.ID – Bupati Kayong Utara Romi Wijaya membuka Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rencana Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Pulau Penebang di Sukadana, pada Selasa 23 Juni 2026.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah menjadikan forum ini sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan kawasan berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Bupati Romi menilai forum konsultasi publik memainkan peran strategis untuk menyerap berbagai masukan masyarakat terkait rencana pembangunan kawasan industri.
“Forum ini memiliki arti penting, karena menjadi ruang dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum ini memastikan setiap rencana pembangunan benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” ucap Bupati Romi dalam sambutannya.
Baca juga: Capaian TPAKD Kayong Utara Lewati Target, Sekda Erwin Minta Sinergi Perkuat UMKM Digital
Ia menambahkan, Pemkab Kayong Utara dan masyarakat berharap keberadaan Kawasan Industri Pulau Penebang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Selain mendorong hilirisasi sumber daya alam, kawasan industri ini juga berpotensi meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat infrastruktur daerah, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memandang bahwa investasi yang masuk ke daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menyambut baik setiap upaya investasi yang menjalankan tanggung jawab, taat terhadap regulasi, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur KIPP Rasnius Pasaribu menyatakan bahwa pihaknya tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi melalui konsultasi publik ini. Ia menjadikan momen tersebut sebagai ruang dialog yang terbuka, transparan, dan partisipatif bagi masyarakat.
“Kami meyakini bahwa kita tidak hanya mengukur keberhasilan sebuah investasi dari capaian ekonomi semata. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya, sementara pelaku usaha harus menjaga komitmen kelestarian lingkungan,” ujar Rasnius.
Baca juga: Wabup Amru Dorong Penguatan Pendidikan Keagamaan di Kayong Utara
Ia menegaskan bahwa KIPP berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pihaknya juga mengusung tiga pilar utama, yakni komitmen terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Kawasan Industri Pulau Penebang mulai mewujudkan komitmen tersebut melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Pihak KIPP mengimplementasikan program tersebut melalui pemberian beasiswa, layanan kesehatan dan gizi masyarakat, penguatan sektor perikanan dan ekonomi produktif, bantuan sosial, serta dukungan akses energi untuk warga di wilayah Kepulauan Karimata.
Baca juga: Siapkan SDM Hilirisasi Aluminium, DIB Kirim Puluhan Pemuda Kalbar Pelatihan ke Cina
Rasnius mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan berbagai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dapat menjadi fondasi pembangunan Kawasan Industri Pulau Penebang yang berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, kami yakin KIPP dapat tumbuh menjadi mitra pembangunan yang terpercaya. KIPP akan menghadirkan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rasnius.***
