BERKABAR.CO.ID – Pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, tengah menjadi sorotan.
Proyek yang digagas untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus mendorong pusat ekonomi baru di Jakarta ini menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidup dari laut.
Menyadari hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan tinggal diam terhadap nasib para nelayan yang terdampak.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan kompensasi kepada nelayan yang terdampak langsung pembangunan pagar beton tersebut.
Baca Juga : Nelayan Sepuk Laut Kubu Raya Ditemukan Tewas di atas Sampan
“Kami akan memanggil pelaku usaha untuk segera memformulasikan kompensasi dari dampak pembangunan tersebut kepada nelayan,” ujar Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Selasa 16 September 2025.
Menurut Hasudungan, pemerintah ingin memastikan setiap nelayan yang terkena dampak terdata dengan baik, termasuk kebutuhan yang paling mendesak agar kompensasi yang diberikan tidak salah sasaran.
Selain kompensasi finansial, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah-langkah lain untuk menjaga keberlanjutan aktivitas nelayan.
Salah satunya dengan memperbaiki kualitas lingkungan perairan sekaligus mendekatkan fishing ground (daerah penangkapan ikan) kepada nelayan.
Baca Juga : Nelayan Kuala Singkawang Tolak Aturan VMS Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dinas KPKP berencana menambah rumpon, yaitu rumah buatan bagi ikan di laut. Kehadiran rumpon ini diharapkan mampu meningkatkan populasi ikan di sekitar pesisir sehingga nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh.
“Kami pastikan nelayan terdampak akan terdata dengan baik, serta kebutuhan mereka dipenuhi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat guna,” tegas Hasudungan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan keberlangsungan hidup nelayan.
Ia menyebut, para nelayan di Cilincing tetap diberikan keleluasaan beraktivitas di perairan sekitar tanggul laut yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Lebih jauh, Pramono meminta KCN untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada nelayan yang terkena dampak langsung.
Baca Juga : Dugong ‘Fitri’ Kembali ke Laut Setelah Terjerat Jaring Nelayan di Perairan Pulau Cempedak
“Pemerintah tetap memperhatikan nelayan. Kita berharap ada sinergi, sehingga pembangunan ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi besar untuk Jakarta, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir,” jelas Pramono.
Usai melakukan pertemuan dengan PT KCN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pramono menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak agar tercipta solusi yang adil.
Menurutnya, proyek pagar beton tidak boleh semata-mata menguntungkan pengembang, melainkan juga memberikan nilai tambah bagi warga lokal.
Ia optimistis, pembangunan ini nantinya akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta Utara, sekaligus memperkuat perlindungan wilayah pesisir dari ancaman abrasi maupun banjir rob.
Bagi nelayan Cilincing, isu kompensasi bukan hanya soal ganti rugi, tetapi juga keberlanjutan hidup mereka.
Baca Juga : Pertamina Pastikan Stok Gas Elpiji 3 Kg di Pontianak Aman, Kelangkaan Disebut Efek Hari Libur
Dengan adanya perhatian dari Pemprov DKI Jakarta, mereka berharap bisa tetap melaut tanpa kehilangan mata pencaharian.
Keberadaan rumpon, akses fishing ground yang lebih dekat, hingga dana CSR diharapkan bisa membantu nelayan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akibat proyek pembangunan. ***
