BERKABAR.CO.ID – Ombudsman Republik Indonesia kembali menyoroti kinerja DPR RI. Ombudsman mendesak parlemen untuk segera memperbaiki pola komunikasi publik yang dinilai selama ini kurang menunjukkan empati kepada masyarakat.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengungkapkan bahwa lembaganya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sikap para pimpinan DPR.
Menurutnya, sejumlah pernyataan yang dilontarkan justru dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat di tengah kondisi sulit.
“Respons sejumlah pimpinan DPR yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat hanya memperburuk situasi,” tegas Johanes usai menghadiri rapat koordinasi kementerian/lembaga pada Senin, 8 September 2025.
Baca Juga : Enam Lembaga HAM Kecam Aksi Brutal Aparat
Tuntutan Transparansi Keuangan DPR
Tak hanya soal komunikasi, Ombudsman juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan DPR, termasuk soal besaran pendapatan, tunjangan, hingga berbagai fasilitas yang diterima oleh anggota maupun pimpinan dewan.
Johanes menekankan bahwa semua hal terkait keuangan publik harus dilandasi prinsip transparansi, kepatutan, dan efisiensi fiskal negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengimbau DPR RI untuk meninjau ulang besaran gaji, tunjangan, serta fasilitas keuangan lainnya, termasuk subsidi pajak penghasilan bagi anggota dewan.
Baca Juga : Peserta Seleksi Minta Gubernur Kalbar Hentikan Proses Pemilihan Direksi Perumda
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan sosial, kondisi ekonomi masyarakat, dan kemampuan fiskal negara.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Ombudsman mendorong DPR untuk menyusun mekanisme partisipasi publik dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan.
Mekanisme tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk konsultasi publik, forum dengar pendapat, hingga pemanfaatan teknologi digital guna memastikan keterbukaan informasi.
Johanes berharap Presiden Prabowo dapat membuka ruang dialog nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga : Rita Hastarita Tegaskan Transparansi dalam Penerimaan Siswa Baru
“Ombudsman hadir untuk memastikan negara bekerja secara adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. ***
