BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meresmikan peluncuran sistem Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) untuk layanan pajak daerah.
Kedua sistem ini diluncurkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 5 Juli 2026.
Pada peluncuran ini, Gubernur Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Kepala Perwakilan BI Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Dirut PT BPD Kalbar, dan perwakilan Polda Kalbar.
Norsan mengapresiasi sinergi BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Menurutnya kolaborasi tersebut membawa seluruh pemerintah daerah di Kalbar meraih kategori “Digital” dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Baca juga: Ria Norsan Dukung Penguatan Perdagangan Karbon, Pacu Ekonomi Hijau Kalbar
Meski bangga, Norsan memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Kalbar untuk mengecek langsung implementasi QRIS di lapangan. Ia menegaskan agar jajaran tidak hanya berpuas diri dengan capaian di atas kertas.
“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Norsan.
Norsan mencontohkan penerapan barcode di restoran DKI Jakarta yang membuat transaksi berjalan cepat, transparan, dan akurat. Ia meminta jajaran pemerintah daerah Kalbar mengadopsi sistem serupa untuk meminimalkan praktik administrasi manual.
Baca juga: Literasi Keuangan Kalbar Tembus 51,95 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional
Ia meyakini Open API dan QRIS Dinamis MPM membantu masyarakat bertransaksi dengan lebih mudah. Sistem ini juga membantu pemerintah menerima data penerimaan pajak secara cepat dan akurat. Pada akhirnya, transformasi digital ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan.
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN, BUMD, perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.***
