BERKABAR.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan akhirnya angkat bicara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi, termasuk rumah pribadinya di Pontianak dan Pendopo Gubernur Kalbar.
Norsan menegaskan tidak ada temuan mencurigakan dalam operasi tersebut.
“Alhamdulillah tidak ada temuan apa-apa. Baik di Kabupaten Mempawah, rumah pribadi di Pontianak maupun di Pendopo Gubernur Kalbar. Mereka hanya membuka dan merekam kembali CCTV di tiga lokasi,” kata Norsan dalam konferensi pers di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat 26 September 2025.
Norsan menjelaskan, penggeledahan dilakukan oleh sembilan anggota tim KPK dengan tiga mobil. Prosesnya berlangsung sopan dan profesional. Ia mengaku sempat terkejut ketika mengetahui penyidik sudah berada di rumahnya.
“Kurang lebih 20 menit saya turun, tim KPK sudah datang. Tidak ada yang bisa menghubungi saya karena handphone yang ada di rumah dikumpulkan di atas meja. Mereka buka berangkas, koper, semua. Koper yang diambil pun kosong, isinya cuma baju bekas saya,” tambahnya.
Baca juga: Gubernur Ria Norsan Targetkan Pembangunan Jalan Provinsi 80 Persen Rampung Dalam 5 Tahun
Ia memastikan statusnya sampai saat ini masih sebagai saksi terkait penyelidikan proyek jalan Kampung Pasir–Sederam tahun 2015 di Kabupaten Mempawah. Norsan juga membantah isu yang menyebut dirinya telah dibawa ke Polda Kalbar.
“Saya diperiksa karena saat itu saya Bupati Mempawah. Tapi status saya saksi. Kita menghormati penegakan hukum. Saya yakin mereka profesional. Ditanya, saya jawab,” jelasnya.
Soal dugaan kerugian negara senilai Rp40 miliar, Norsan menegaskan belum ada hasil perhitungan resmi.
“Belum ada ditemukan kerugian negara. Baik itu BPK, BPKP, ataupun KPK sendiri. Rekening saya yang sempat diblokir sejak 2018 pun sudah dibuka kembali. Jadi jangan dilebih-lebihkan,” tegasnya.
Baca juga: Menunggu Sanksi Sekda Kalbar Soal Dukungan Salah Satu Capres pada Pilpres 2024
Norsan juga meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto usai diperiksa KPK.
“Itu simpang siur pemberitaan. Saya ke Hambalang hanya untuk mengambil KTA Gerindra, bersama delapan kepala daerah lain. Selain itu memang ada undangan untuk membahas Asta Cita Presiden Prabowo. Jadi tidak ada minta perlindungan,” kata Norsan.
Terakhir, Norsan menanggapi isu keretakan hubungan dengan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus, yang sempat ramai karena pantun politiknya dianggap sinyal ingin maju sebagai calon gubernur.
“Pantun itu biasa saja. Semua orang boleh jadi gubernur. Kalau dibilang tidak harmonis, itu tidak benar. Hanya memang sudah beberapa minggu kami jarang bertemu dan jarang komunikasi,” kata Norsan. (REH)
