BERKABAR.CO.ID – Menjelang pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, isu panas kembali mencuat: akankah peta wilayah Ukraina berubah drastis?
Sejak 2014, Rusia mencaplok Krimea dan mendukung kelompok separatis di Donetsk serta Luhansk — pusat konflik bersenjata yang telah berlangsung selama delapan tahun, dengan korban mencapai sekitar 14.000 jiwa sebelum invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.
Dalam invasi tersebut, pasukan Rusia sempat menguasai hampir 27 persen wilayah Ukraina, termasuk sebagian besar Zaporizhzhia dan Kherson.
Namun, hingga Agustus 2025, kontrol Rusia menyusut menjadi sekitar 20 persen wilayah. Meski begitu, pertempuran sengit terus berlangsung di titik-titik strategis.
Baca Juga : Trump Perpanjang Tenggat Tarif Resiprokal Hingga 1 Agustus 2025, Negara Mitra Diberi Waktu Negosiasi
Kini, laporan menyebut Putin menuntut Ukraina menyerahkan sisa wilayah Donetsk dan Luhansk yang masih dikuasai Kyiv, termasuk kota strategis Kramatorsk dan Slovyansk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa meninggalkan Donbas bukanlah pilihan, karena wilayah itu bisa menjadi titik awal serangan Rusia ke seluruh Ukraina.
Di sisi lain, Trump mulai melempar wacana “pertukaran wilayah” sebagai jalan damai. Meski belum jelas tanah mana yang dimaksud, ide tersebut memicu kekhawatiran di Kyiv dan negara-negara Eropa, mengingat wilayah yang diperebutkan secara hukum masih sah milik Ukraina.
Rusia dikabarkan menawarkan penghentian ofensif di Zaporizhzhia dan Kherson dengan membekukan garis pertempuran.
Baca Juga : Donald Trump Setujui Kerangka Kesepakatan Tarif Dengan Vietnam
Namun, Moskow menolak mengembalikan jalur strategis di pesisir Laut Azov dan Laut Hitam yang menghubungkan langsung ke Krimea.
Bagi Ukraina dan sekutunya, wacana pertukaran wilayah di tahap awal pembicaraan dianggap tidak realistis. Perundingan batas wilayah baru hanya mungkin dilakukan setelah perang benar-benar berhenti dan keamanan Ukraina terjamin. ***
