Kalbar  

Krisantus Sambut JS Kunisaki, Bantuan Jepang Atasi Karhutla di Kalbar

Tiga Helikopter CH-47 Chinook Siap Tempur Hadapi Karhutla Kalimantan Barat.

BERKABAR.CO.ID – Kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki bersandar di pelabuhan internasional Kijing Kabupaten mempawah pada Kamis 10 September 2026. JS Kunisaki mengangkut personel serta peralatan pendukung misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk menangani Karhutla di Kalbar. Misi ini merupakan bentuk kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang penanggulangan bencana.

JS Kunisaki mengangkut alutsista dan tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook. Pihak TNI akan mengoperasikan helikopter tersebut untuk mendukung operasi pemadaman api dari udara atau water bombing serta mengangkut logistik ke wilayah yang jalur daratnya sulit menembus

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, menyambut langsung kedatangan kapal tersebut. Krisantus menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Pemerintah Jepang atas dukungan yang mereka berikan.

“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel, dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Krisantus.

Ia menilai dukungan ini sebagai bentuk kepedulian dan kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti. Krisantus menyebut JS Kunisaki menempuh perjalanan laut selama 11 hari untuk sampai ke Kalimantan Barat.

“Ini sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelasnya.

Krisantus kemudian menjelaskan tantangan utama penanganan Karhutla di Kalbar, yaitu karakteristik lahan gambut. Api pada lahan gambut tidak hanya membakar permukaan saja, tetapi juga merambat di bawah permukaan tanah.

“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.

Karena itu, ia menegaskan perlunya ketangguhan, ketelitian, dan dukungan peralatan memadai. Ia berharap kehadiran helikopter CH-47 Chinook dapat memperkuat kemampuan pemadaman di lokasi-lokasi terpencil.

“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya.

Selain masalah lahan, keterbatasan sumber air juga menyulitkan proses pemadaman. Krisantus mengungkapkan sejumlah sungai mengalami surut, sehingga air laut masuk ke aliran sungai dan mengurangi ketersediaan air tawar.

“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.

Terkait pelaksanaan operasi, Wagub menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka akan mengacu pada titik-titik panas yang terdeteksi untuk menentukan lokasi pemadaman.

“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujarnya.

Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia pun baru saja mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta untuk membahas hal ini.

“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.

Wagub juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha, khususnya pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Ia meminta perusahaan membantu mencegah dan menangani Karhutla di wilayah konsesi mereka.

“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tutupnya. ***