BERKABAR.CO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan langsung kepada sekolah dan komite sekolah.
Usulan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima manfaat program ini di berbagai daerah.
Yahya Zaini menilai, banyaknya kasus keracunan mengharuskan adanya alternatif dalam pengelolaan MBG.
“Melihat banyaknya kasus keracunan, perlu dipertimbangkan alternatif agar MBG dikelola langsung oleh sekolah. Mereka lebih memahami kebutuhan dan selera anak-anak, sehingga kualitas dan higienitas makanan lebih terjamin,” ujar Yahya pada Senin 22 September 2025.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Cek Langsung Kesiapan Dapur MBG, 40 Ribu Siswa Sudah Terlayani
Program MBG, yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tercoreng oleh insiden keracunan massal.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi, dengan kejadian-kejadian besar di Banggai Kepulauan, Garut, Tasikmalaya, dan Bau-Bau.
Yahya Zaini menilai bahwa pengelolaan program ini oleh pihak luar, seperti yayasan atau UMKM, yang diterapkan saat ini kurang efektif.
“Sekolah lebih mampu menjamin keamanan pangan dan distribusi yang tepat waktu. Pengelolaan oleh sekolah akan lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini dapat meminimalkan risiko makanan basi atau tidak layak konsumsi.
Baca Juga : Sukseskan MBG, Kalbar Siapkan 586 Dapur Bergizi
Selain masalah keamanan makanan, Yahya juga menyoroti serapan anggaran MBG yang sangat rendah.
Hingga September 2025, hanya sekitar Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun yang sudah terserap. Padahal, program ini diklaim telah menjangkau 22 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Namun, realisasi tersebut sulit diverifikasi karena minimnya data terbuka yang bisa diakses publik.
“Anggaran besar ini belum tercermin dalam output nyata. Ini mengindikasikan lemahnya tata kelola dan akuntabilitas,” tegas Yahya, yang berasal dari Partai Golkar.
Yahya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan membuka kanal pengaduan publik untuk memperbaiki sistem pelaporan anggaran.
Baca Juga : JPPI Desak Presiden Prabowo Hentikan Program Makan Bergizi Gratis Sementara
“Transparansi sangat penting. Jika tidak diperbaiki, kepercayaan terhadap program ini bisa runtuh,” kata Yahya.
Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menarik alokasi anggaran MBG jika serapan tetap rendah hingga akhir Oktober 2025.
Meskipun mengusulkan agar sekolah mengelola langsung program ini, Yahya tidak menutup peluang kerja sama dengan pihak ketiga seperti yayasan atau UMKM, asalkan ada perbaikan pada aspek keamanan makanan dan manajemen distribusi.
“Yayasan yang sudah bekerja sama tetap bisa dilibatkan. Tapi harus ada perbaikan pada aspek keamanan makanan dan manajemen distribusinya,” ujarnya.
Baca Juga : Bukan Cuma Soal Gizi! 806 Titik SPPG Siap Jadi Mesin Ekonomi Baru Daerah
Dengan perbaikan tata kelola, Yahya berharap program MBG dapat benar-benar mencapai tujuannya sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu memenuhi hak anak bangsa atas makanan bergizi dan aman.
“Ini soal masa depan anak bangsa. Jangan sampai anggaran besar tidak membawa dampak nyata karena kelalaian pengelolaan,” pungkasnya. ***
